PR CIREBON – Protes berdarah melawan junta militer yang melakukan kudeta di Myanmar terus berlanjut.
Korban-korban penembakan militer Myanmar terus bertambah dari berbagai kalangan masyarakat dan usia.
Duta PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, buka suara tentang konflik yang tak kunjung usai itu.
Baca Juga: Stimulus Subsdi Listrik PLN untuk April 2021 Sudah Bisa Diakses, Buruan Cek Link www.pln.co.id
Ia meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengintervensi konflik yang terus terjadi antara para pengunjuk rasa dan junta militer.
Hingga 31 Maret 2021 kemarin, korban tewas akibat demonstrasi di Myanmar mencapai lebih dari 520 orang sejak protes dimulai.
Sebagaimana diberitakan di Pikiran Rakyat dalam artikel "Duta PBB Myanmar: Situasi Semakin Buruk, Pertumpahan Darah Sudah Dekat" mayoritas tewas akibat eskalasi konflik dengan militer saat demonstrasi.
Baca Juga: Penyakit Otak Misterius di Kanada sedang Diselidiki dan Masih Belum Diketahui Penyebabnya
Pada Sabtu lalu, militer sempat melakukan serangan udara di provinsi Karen untuk pertama kali sejak 20 tahun.
"Kekejaman militer sudah tak bisa ditoleransi lagi. Di sisi lain, banyak orang yang bersikukuh melawannya. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya perang sipil dalam skala yang besar," tutur Christine Burgener.
Christine Burgener mengatakan, permohonan untuk melakukan dialog dengan junta militer sudah diajukan.
Baca Juga: Kenapa April Mop Dirayakan Setiap 1 April? Ternyata Ini Alasannya
"Namun, jika kita hanya menunggu mereka bersedia untuk dialog, situasi di akar rumput akan semakin parah. Pertumpahan darah sudah dekat," katanya.
Oleh karena itu, Christine Burgener meminta Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah intervensi.
"Saya memohon dewan memanfaatkan segala instrumen yang tersedia untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Myanmar dan mencegah terjadinya malapetaka di Asia," katanya.
Christine Burgener menekankan, penghentian kekerasan di Myanmar akan berdampak baik bagi dunia.
Oleh karenanya, langkah untuk mencegah kekerasan terus berlanjut di Myanmar perlu dilakukan.
"Kegagalan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Myanmar akan menyebabkan kerugian dunia dalam jangka panjang," ucapnya.*** (Rio Rizky Pangestu/Pikiran Rakyat)