PR CIREBON - Sebuah memo pejabat Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, Pemerintahan Presiden Joe Biden telah menghentikan deportasi beberapa imigran yang tidak berdokumen.
Beberapa jam setelah Joe Biden dilantik, penjabat Sekretaris Keamanan Dalam Negeri David Pekoske mengeluarkan memo yang menyerukan agar deportasi dihentikan selama 100 hari.
Segera atau lambat, karena kebijakan dan praktik terkait penegakan imigrasi sedang ditinjau.
Baca Juga: Sempat Hilang, Polisi Italia Temukan Salinan Lukisan Mundi abad ke 16 Leonardo da Vinci
"Amerika Serikat menghadapi tantangan operasional yang signifikan di perbatasan barat daya karena menghadapi krisis kesehatan masyarakat global"
"Paling serius dalam satu abad," tulis Pekoske dalam memo itu.
“Mengingat keadaan unik tersebut, Departemen harus meningkatkan sumber daya ke perbatasan untuk memastikan pemrosesan yang aman, legal dan tertib"
Baca Juga: Tanggapi Pandji Pragiwaksono Soal NU dan Muhammadiyah, Gus Mis: Salah Gaul
"Untuk membangun kembali prosedur suaka yang adil dan efektif menghormati hak asasi manusia dan proses yang semestinya,untuk mengadopsi pedoman dan protokol kesehatan masyarakat yang sesuai;
“dan untuk memprioritaskan menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional, keselamatan publik, dan keamanan perbatasan,"sambung Pekoste dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari USA Today.
Deportasi hanya dijeda untuk beberapa orang. Menurut memo itu, mereka yang terlibat atau dicurigai melakukan terorisme atau spionase
Baca Juga: Mendapatkan Pikiran Trader yang Sukses (Psikologi Trading)
Tidak secara fisik hadir di AS pada 1 November 2020, atau secara sukarela telah melepaskan hak apapun untuk tetap berada di AS asalkan mereka diberi tahu sepenuhnya tentang konsekuensi dari pengabaian, tunduk pada deportasi.
Joe Biden di hari pertamanya menjabat membalikkan beberapa kebijakan imigrasi garis keras mantan Presiden Donald Trump
Seperti menghentikan pembangunan di tembok perbatasan dan membatalkan larangan perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim.
Baca Juga: Simak 4 Keutamaan Bulan Rajab, Salah satunya Perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
Pemerintahan Biden juga telah meluncurkan proposal reformasi imigrasi, yang sedang mereka kerjakan untuk diperkenalkan ke Kongres dalam beberapa minggu mendatang.
Trump dikritik karena beberapa kebijakan imigrasinya, terutama kebijakan "tanpa toleransi" yang memisahkan anak-anak dari keluarga orang tuanya di perbatasan.
Lebih dari 600 anak masih terpisah dari orang tua hingga Desember.
Baca Juga: Masih 21 Tahun, Maya Nabila Jadi Mahasiswi S3 ITB Termuda
Pekoske juga meminta kepala stafnya untuk meninjau kebijakan imigrasi departemen selama 100 hari ke depan dan menawarkan rekomendasi untuk merevisi beberapa kebijakan tersebut.
Selain itu, Pekoske menjabarkan prioritas utama DHS: "melindungi keamanan nasional, keamanan perbatasan, dan keselamatan publik".
“Karena sumber daya yang terbatas, DHS tidak dapat menanggapi semua pelanggaran imigrasi atau mengeluarkan semua orang secara tidak sah di Amerika Serikat,” tulis Pekoske dalam memo tersebut.
Baca Juga: Marbot Masjid di Cirebon Cabuli Sembilan Anak Dibawah Umur, Pelaku Terancam Hukuman Kebiri
“Sebaliknya, DHS harus menerapkan penegakan imigrasi sipil berdasarkan prioritas yang masuk akal dan keadaan yang berubah.”***