PR CIREBON - Penerbangan komersial langsung Israel-Maroko pertama mendarat di Rabat pada hari Selasa, 22 Desember 2020.
Hal ini menandai kesepakatan normalisasi terbaru yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) antara negara Yahudi (Israel) dan negara Arab.
Diketahui, dalam penerbangan komersial pertama tersebut, dihadiri oleh menantu dan penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner bersama Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben Shabbat.
Baca Juga: Kedutaan AS di Baghdad Diserang Roket Iran, Donald Trump Geram hingga Ancam dengan Tanggapan Militer
Perjalanan tersebut bertujuan untuk menampilkan pencapaian pemerintahan Donald Trump dalam diplomasi Timur Tengah, beberapa minggu sebelum Trump digantikan oleh Presiden terpilih AS Joe Biden.
Menurut sumber resmi Israel, kedua belah pihak diharapkan untuk menandatangani perjanjian yang membuka jalan bagi hubungan udara secara langsung, untuk menghubungkan sistem keuangan mereka dan pengaturan visa untuk diplomat.
Maroko menjadi negara Arab ketiga setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di tahun ini, yang menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan yang ditengahi AS, sementara Sudan berjanji untuk mengikutinya.
Baca Juga: Muncul Varian Baru Virus Corona di Inggris, Moderna Tegaskan Vaksinnya Tetap Ampuh Melindungi
Berbicara di Bandara Ben Gurion Israel sebelum keberangkatan, Kushner menekankan bahwa kesepakatan UEA-Israel telah menciptakan peluang komersial bagi kedua negara.
"Harapan saya adalah penerbangan hari ini ke Maroko akan menciptakan momentum yang sama," antara Maroko dan Israel, katanya sebelum naik pesawat yang dicat dengan kata-kata Ibrani, Arab dan Inggris untuk "perdamaian", dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Daily Sabah.
Sebagai bagian dari kesepakatan Maroko-Israel, Presiden Trump pun memenuhi tujuan Maroko selama puluhan tahun dengan mendukung kedaulatannya yang diperebutkan di Sahara Barat.
Baca Juga: Bukan Virus Corona, Inilah Wabah Paling Disoroti Tahun 2020 Versi CDC Amerika Serikat
Tindakan itu, tentu membuat geram Front Polisario yang didukung Aljazair, yang menguasai sekitar seperlima wilayah gurun yang pernah menjadi koloni Spanyol.
Negosiasi yang mengarah pada dimulainya kembali hubungan Maroko dengan Israel termasuk janji untuk membuka konsulat AS di Sahara Barat, dan untuk investasi AS yang oleh media Maroko digambarkan sebagai "kolosal."
Pada saat yang sama, Israel dan Maroko akan membuka kembali kantor diplomatik dan mengaktifkan kerja sama besar di bidang ekonomi.
Baca Juga: Bukan Virus Corona, Inilah Wabah Paling Disoroti Tahun 2020 Versi CDC Amerika Serikat
Diketahui, sebelumnya Maroko telah menutup kantor penghubungnya di Tel Aviv pada tahun 2000, pada awal intifada kedua Palestina, atau pemberontakan.
Pada saat itu, Raja Mohammed VI mengatakan Maroko akan tetap menjadi pembela Palestina.
Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, mengutuk kesepakatan itu, seperti yang mereka lakukan dengan perjanjian normalisasi Israel sebelumnya dengan UEA, Bahrain dan Sudan.
Baca Juga: Fenomena Langka, Akankah Bintang Betlehem Muncul di Langit Jelang Natal?
"Setiap mundurnya Arab dari inisiatif perdamaian Arab (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan permusuhan Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina," kata Bassam al-Salhe, anggota Komite Eksekutif PLO.
Seorang juru bicara Hamas menyebut perjanjian itu sebagai "dosa" yang tidak melayani rakyat Palestina.
"Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresi terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan permukiman," tutur juru bicara Hazem Qassem, menurut pernyataan yang disiarkan oleh Reuters.***