PR CIREBON - Pada Rabu, 27 Oktober 2021, badan legislatif Hongkong telah mengesahkan undang-undang sensor film.
Hal itu, pemerintah Hongkong lakukan untuk menjaga keamanan nasional.
Namun, menurut para kritikus pengesahan undang-undang sensor film tersebut akan mengurangi kreativitas dalam industri filmnya yang sudah terkenal di dunia sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Baca Juga: Presiden Marvel Studios Meyakinkan Sony untuk Membatalkan The Amazing Spider-Man 3, Ini Buktinya
Salain itu, para kritikus juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah Hongkong, juga mengurangi kebebasan di bekas jajahan Inggris.
Adapun China telah memberlakukan undang-undang keamanan nasional untuk kotanya yang bergolak pada tahun lalu.
Sehingga, legislatif Hongkong tidak memiliki anggota parlemen oposisi setelah terjadi pengunduran diri masal dari kubu pro demokrasi.
Hal tersebut sebagai protes terhadap pengusiran pada beberapa rekannya.
Sementara pemerintah Hongkong mangatakan undang-undang sensor film ditunjukan untuk beberapa konten.
Beberapa konten yang dimaksud diantaranya seperti yang dianggap, mendukung, mendorong, memuliakan dan menghasut kegiatan yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Baca Juga: Pria Paling Cemburu Berdasarkan Zodiak, dari Aries hingga Pisces!
Hingga undang-undang tersebut, telah memberikan wewenang kepada kepala sekertaris Hongkong.
Karenanya, yang menjadi tokoh kedua dalam pemerintahan kota, untuk mencabut lisensi film jika ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional.
Oleh karena itu, untuk setiap yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman tiga tahun penjara berikut dendanya.
Baca Juga: Hati-hati Berteman dengan 3 Zodiak Ini yang Disebut Paling Suka Bergosip, Salah Satunya Leo
Menteri Perdagangan Edward Yau mengatakan kepada dewan legislatif bahwa tujuan pengesahan undang-undang sensor film itu sangat jelas.
Pasalnya, untuk meningkatkan sistem sensor film guna keamanan nasional.
"Tujuannya sangat jelas: untuk meningkatkan sistem sensor film, untuk mencegah tindakan apa pun yang membahayakan keamanan nasional," tutur Edward.
Akan tetapi, berbeda dengan para kritikus undang-undang baru itu, yang menurutnya muncul kekhawatiran dan membahayakan dalam industri perfilman Hongkong yang dinamis.***