SABACIREBON - Kenaikan harga pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri, menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk menjaga harga stabil, Kementerian Perdagangan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan pangan di pasar tradisional dan modern serta melalui GPM.
Ketersediaan bahan pokok, khususnya beras, mendapat dukungan penuh dengan cadangan lebih dari 1,2 juta ton beras nasional, termasuk cadangan komersial menjadi 1,4 juta ton.
Baca Juga: Menjaga Pasokan Beras Aman: Strategi dan Perhatian Khusus Pemerintah di Tahun 2024
Kenaikan harga beras menjelang puasa 2024 dipengaruhi oleh ketidakseimbangan supply dan demand, akibat dampak buruk badai El Nino yang mengganggu produksi petani.
Pemerintah telah mengambil langkah impor beras sejak tahun 2023 dan memberikan bantuan pangan kepada 22 juta KPM, yang terbukti efektif dalam menahan laju inflasi.
Selain itu, pemerintah memilih untuk tidak merelaksasi harga eceran tertinggi (HET), tetapi membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan harga.
Baca Juga: Strategi Efektif Penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Indonesia
Strategi jangka panjang termasuk penambahan cadangan air melalui waduk dan embung serta diversifikasi varietas beras yang lebih sehat untuk menjaga kedaulatan pangan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk belanja bijak dan menghindari food waste menjelang Ramadan dan Idulfitri serta terus memberikan bantuan pangan hingga Juni.
Menurut Dekan Pertanian Universitas Sriwijaya, Ahmad Muslim, diperlukan strategi sistematis jangka panjang yang memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk mengatasi kekurangan beras.
Baca Juga: Mengubah Sampah Jadi Rupiah: Inovasi TPS 3R Jakarta Selatan
Faktor utama rendahnya produksi beras adalah luas lahan padi yang masih rendah, sehingga program perluasan lahan tanam menjadi kunci untuk mencapai swasembada.
Pemerintah telah menetapkan berbagai program seperti pompanisasi, subsidi pupuk, dan perluasan lahan tanam sebagai upaya mendukung kedaulatan pangan Indonesia.***