Network
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar bagi pendidikan tinggi yang bertajuk 'Kampus Merdeka'.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar angkat bicara soal program Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Kantor Berita Antara, program Kampus Merdeka harus bisa menyentuh masyarakat.
Baca Juga: Jangan Panik, Berikut 3 Tips untuk Membuka Ponsel saat Lupa Kata Sandi
Abdul Halim mengatakan konsep Kampus Merdeka diharapkan bisa melakukan kegiatan lapangan yang bertujuan untuk pembangunan desa dan menggerakan kegiatan ekonomi di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Menindaklanjuti konsep Kampus Merdeka, yang nantinya desa bisa menjadi proyek desa oleh mahasiswa semester enam, tujuh dan delapan. Tolong bupati persiapkan desa supaya pembangunan desa cepat berjalan,” ujar Halim.
Beliau terus melakukan fasilitas dan mediasi dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan pembangunan desa.
Halim mengatakan mahasiswa bisa ikut serta menjadi bagian pembangunan desa dengan program magang yang akan di garap dalam Kampus Merdeka.
Dalam konsep tersebut, mahasiswa melakukan magang selama tiga semester.
Peluang ini dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan maupun melakukan proyek penelitian yang berguna bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memang meluncurkan program Kampus Merdeka sebagai lanjutan dari program Merdeka Belajar.
Terdapat beberapa kebijakan dalam hal tersebut, yakni otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pendirian program studi baru.
Baca Juga: 3 Trik Rahasia saat Gunakan Whatsapp, Bisa Baca Pesan Tanpa Menyentuh Ponsel
Program Kampus Merdeka diharapkan menjadi bentuk kerjasama para kaum akademisi dengan masyarakat umum supaya tidak terjadi kesenjangan sosial.
Selama ini, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sudah efektif juga namun dalam kurun waktu empat puluh lima hari dirasa kurang.
Kebijakan tersebut diharapkan segera rampung agar seluruh PTN di Indonesia dapat segera melakukan action untuk memulai pelaksanaan program kampus merdeka.***
