PR CIREBON - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah resmi mengesahkan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi guru honorer serta pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non-PNS.
Pengesahan program BLT guru honorer dilakukan secara daring melalui konferensi pers di kanal YouTube resmi Kemendikbud RI pada Selasa 17 November 2020 yang dihadiri Mendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, dan tamu undangan lain.
"Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis Ini. Dengan ekonomi bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers, Selasa 17 November 2020.
Baca Juga: Tak Ingin Ada Kerumunan di Masa Pandemi, UPK Tolak Izin PA 212 untuk Lakukan Reuni di Monas
BLT guru honorer merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang diambil dari sisa anggaran BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja formal.
Pemerintah memberikan bantuan tersebut bagi guru honorer dan PTK non-PNS sebagai salah satu upaya membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Total bantuan yang akan diterima yaitu sebesar Rp1,8 juta yang ditransfer Rp600 ribu selama tiga bulan langsung ke rekening masing-masing penerima.
Baca Juga: Sekum FPI Klaim Telah Beritahu Acara Ke Dishub DKI, Wagub Riza: Izin Keramaian ke Kepolisian
Berikut syarat guru honorer dan PTK non-PNS yang dapat menerima bantuan:
1. Merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP.
2. Tidak menerima program subsidi gaji sebelumnya, yakni BLT dari Kementerian Ketenegakerjaan atau BLT BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020.
3. Bukan pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak sedang terdaftar pada program Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.
Baca Juga: Buntut Kerumunan Massa di Acara Rizieq, Wagub DKI: Ketimbang Mencopot, Pemprov Memilih Evaluasi
4. Ditunjukkan bagu guru honorer dan PTK non-PNS yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
BLT guru honorer dan PTK non-PNS akan diberikan kepada 2,03 juta orang dengan total anggaran Rp3,66 triliun di lingkungan Kemendikbud.
"Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi," jelas Mendikbud Nadiem.
Baca Juga: Habib Rizieq Bisa Menjadi Tersangka, Dugaan Unsur Pidana Ada dalam Kerumunan Massa Acaranya
Secara umum penerima bantuan itu meliputi dosen, guru, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah maupun perguruan tinggi baik negeri dan swasta.***