Network
PR CIREBON – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, kembali menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sehingga pihaknya berupaya untuk melindungi masyarakat agar tidak tertular Covid-19.
“Ini semata-mata demi memberikan pelindungan terbaik kepada bangsa kita. ‘Solus Populi Supreme Lex’, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Doni Monardo, Selasa 17 November 2020.
Lulusan Akademi Militer 1985 itu juga membantah telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya acara yang digelar Ormas FPI sehingga menimbulkan kerumunan massa beberapa hari lalu itu.
Baca Juga: Kapolri Copot Dua Kapolda Tidak Taat Aturan Prokes, PDIP Apresiasi: Bukti Serius Tegakkan Aturan
Doni menegaskan pihaknya tidak memperdulikan konten acara tersebut sebab yang diperdulikannya adalah keselamatan nyawa rakyat Indonesia, yang hadir di tempat itu.
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ke-27 itu mengatakan Pemerintah Provinsi DKI sejak awal tidak mengizinkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyelenggarakan acara pernikahan putrinya yang dirangkai acara Maulid Nabi pada 14 November 2020.
Dia bahkan mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan yang telah menjatuhkan denda Rp 50 juta pada Rizieq Shihab.
Baca Juga: Sebut Ada yang Ingin Runtuhkan Negara, Habib Husein Tuban: Kita Jaga Presiden, Jangan Berkhianat
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan. Gubernur DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat telah membuat surat,” kata Doni, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Pada kesempatan yang sama, Doni mendorong semua pihak untuk membangun kesadaran kolektif dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Doni juga meminta masyarakat untuk menghargai jerih payah tenaga kesehatan dan satgas yang sudah bertugas di garis terdepan dalam menangani Covid-19.
Baca Juga: Selain Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean Juga Usulkan Reshuffle Menkopolhukam, Mahfud MD
“Kita semua butuh waktu untuk bertemu keluarga, tapi karena kasus makin banyak tidak memungkinkan bagi kami mementingkan keluarga dibandingkan masyarakat,” kata Doni.***
