Network
PR CIREBON - Menanggapi maraknya pembiaran pemerintah dalam acara acara yang menimbulkan kerumunan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat menyebut adanya inkonsistensi aturan dalam pengendalian Covid-19.
Lestari menilai pemerintah perlu mempertegas konsistensinya dalam menegakkan aturan pengendalian Covid-19 agar lonjakan kasus positif yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak terus berlanjut.
"Dalam dua hari terakhir tercatat lonjakan kasus positif COVID-19 hingga menembus angka 5.000-an. Upaya pengendalian yang konsisten dan penegakan disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan," kata Lestari, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon dari Antara pada Senin, 16 November 2020.
Baca Juga: Dinilai Akan Rugikan Pariwisata Bali, Hotman Paris Ajak Pemuda di Bali Bersuara Tolak RUU Minol
Mengutip data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada 12, 13, dan 14 November, berturut-turut tercatat penambahan 4.173, 5.444 dan 5.272 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, tren lonjakan kasus tersebut terjadi pada akhir pekan. Sejumlah ahli epidemiologi menduga lonjakan kasus itu terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan cuti bersama dua pekan lalu.
Pemerintah diminta bercermin dari peristiwa lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akibat adanya momen libur panjang, yakni pada pertengahan Agustus dan awal November 2020.
Baca Juga: Marak Ustaz Radikal yang Disebut-sebut oleh Netizen, UAS Sebut Labeling Ini Sudah Dipakai Sejak Dulu
Dalam momen libur panjang tersebut, terjadi banyak kerumunan masyarakat di berbagai tempat yang berpotensi memunculkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19.
Di samping itu, Rerie juga menilai bahwa hingga saat ini penegakan aturan pengendalian COVID-19 masih belum dijalankan secara maksimal.
Sejumlah pihak yang bewenang dalam pengendalian COVID-19, kata dia, terkesan melakukan pembiaran ketika ada sekelompok orang menciptakan kerumunan di area publik.
Baca Juga: Yusuf Mansur Ajak Masyarakat untuk Tahan Emosi: Jangan Dilayanin, Sibukin Diri Bangun Bangsa
"Terkesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Pemerintah seyogianya konsisten dalam menegakkan protokol pengendalian COVID-19," ujar Rerie.
Tindakan inkonsistensi tersebut, tambah Rerie, berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap para pemangku kepentingan dalam pengendalian COVID-19.
Padahal, kata dia, untuk meningkatkan upaya pengendalian COVID-19 perlu kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.
Baca Juga: Banyak Pihak yang Tak Suka Kepulangan HRS, UAS: Tidak Selamanya Jabatan dan Kekuasaan Kau Miliki
Oleh karena itu, Rerie berpandangan bahwa sudah saatnya para pemangku kepentingan konsisten menegakkan aturan dalam pengendalian COVID-19 agar kepercayaan publik tetap terjaga.***
