Network
PR CIREBON - Organisasi buruh mengancam kembali menggelar mogok kerja nasional, jika surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tidak akan menaikkan upah minimum 2021 diberlakukan.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengeluarkan SE Nomor M/11/HK.04/2020 kepada para gubernur diseluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Adapun hingga Selasa, 27 Oktober 2020 lalu, sudah ada 18 provinsi yang menyatakan untuk mengikuti SE tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Tunisia Mengutuk Keras Insiden Teroris di Nice Prancis dan Mengungkapkan Solidaritasnya
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menerangkan bahwa SE yang dibuat Menaker hanya akan memantik gelombang protes kaum buruh yang lebih besar lagi.
Padahal, lanjut Iqbal, rapat pleno Dewan Pengupahan Nasional teranyar hanya sebatas menghimpun rekomendasi dan belum ada keputusan bersama. Maka dari itu, dimintanya agar semua gubernur di Indonesia tidak menghiraukan SE Menaker.
Namun, apabila para gubernur menerima himbauan Menaker dan tidak menaikan upah minimum, para buruh terpaksa akan gelar aksi mogok kerja besar-besaran.
Baca Juga: Kecam Prancis, Masyarakat Cinta Rasulullah SAW Kota Bandung Gelar Aksi Damai
Bahkan Iqbal menegaskan, mogok nasional ke depan bakalan lebih besar ketimbang mogok atas penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker), belum lama ini.
"Jauh lebih besar dari mogok kerja kemarin," ucap Said, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Jumat, 30 Oktober 2020.***
