Network
PR CIREBON – Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sedang menjalankan diplomasi guna membantu ekonomi di Indonesia yang sedang dalam kondisi yang tidak baik akibat pandemi virus corona.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) dan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemlu melalui perwakilan RI di luar negeri melakukan one-on-one marking (penilaian satu per satu) investasi dengan tujuan melancarkan realisasi investasi di Tanah Air.
“Dari upaya tersebut telah tercatat 16 perusahaan tengah dalam tahap penjajakan serius, misalnya perusahaan Korea untuk baterai dan mobil listrik dengan perkiraan nilai 11 miliar Dolar AS (sekitar Rp161 triliun) dan perusahaan Jepang dengan perkiraan nilai Rp30,5 triliun Rupiah,” tutur Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara virtual, Kamis, saat menyampaikan pernyataan tentang kinerja diplomasi Indonesia selama satu tahun Kabinet Kerja Jokowi-Ma’ruf.
Baca Juga: KSPI Tantang PKS Ajukan ‘Legislative Review’ Omnibus Law, PKS: Demi Kebaikan Bangsa Kami Siap
Sementara itu, lima perusahaan baru telah mendaftarkan diri di Indonesia dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 358 juta Dolar AS (sekitar Rp5,2 triliun), delapan perusahaan tengah mengurus berbagai perizinan di BKPM dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 796,7 juta Dolar AS (Rp11 triliun), serta tujuh perusahaan mulai profit taking atau menetas dengan nilai investasi 915 juta Dolar AS (Rp13,4 triliun).
Beberapa perusahaan asing lainnya juga melakukan relokasi ke Indonesia di antaranya dari Jepang seperti Sagami dengan nilai investasi 50 juta Dolar AS (Rp735 miliar) dan menyerap 6.500 tenaga kerja serta Panasonic dengan nilai investasi 30 juta dolar AS (Rp441 miliar) dan diperkirakan menyerap sekitar 1.940 tenaga kerja.
Pihak Kemlu turut bekerja sama dengan BUMN untuk mendukung upaya BUMN melakukan outbound investment dan masuk pasar global atau disebut BUMN Go Global.
Baca Juga: Terkait Program Pemulihan Ekonomi, Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Harus Selaras dengan Vaksinasi
Beberapa kerja sama internasional yang melibatkan BUMN Indonesia, antara lain, pengiriman 86 gerbong kereta api produksi PT. INKA ke Bangladesh pada periode Oktober 2019 – Oktober 2020, rencana pengiriman pesawat CN235-220 buatan PT. Dirgantara Indonesia pada November 2020 ke Nepal, serta realisasi jasa percetakan uang asing Amerika Latin dengan nilai proyek 16,7 juta Euro (Rp278 miliar) oleh Perum Peruri.
Pemerintah Indonesia juga mengeksplorasi potensi kerja sama pertambangan dan infrastruktur di Afrika dengan nilai masing-masing 20 juta Dolar AS (Rp294 miliar) dan 258 juta Dolar AS (Rp3,7 triliun).
“Dari pemetaan outbound investment dalam satu tahun terakhir yang dilakukan Kemlu, sedikitnya terdapat 285 perusahaan Indonesia dengan nilai mencapai 14,30 miliar Dolar AS (Rp205 triliun). Ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal, dikembangkan,” ujar Menlu Retno.
Baca Juga: Jelang Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama, Ridwan Kamil: Hanya untuk Masyarakat Usia 18-59 Tahun
Selain investasi, Kemlu juga terus mendorong peningkatan akses pasar produk-produk potensial Indonesia dan identifikasi produk unggulan, melakukan kerja sama ekonomi komprehensif dengan mitra utama, serta penjajakan prefential trade agreement (PTA) dengan pasar non-tradisional.
Terkait dengan perdagangan, Kemlu mencatat bahwa kerja sama Indonesia-Korea CEPA akan ditandatangani pada November 2020, sementara Indonesia-Australia CEPA telah berlaku sejak 5 Juli 2020.
Dalam hal PTA, pembahasan PTA RI-India akan membuka peluang pasar India dengan target perdagangan sebesar 50 miliar Dolar AS pada 2025 sementara dimulainya proses ratifikasi PTA RI-Mozambik akan menyepakati penurunan tarif sebanyak 217 produk ekspor Indonesia sebagai upaya memperluas pasar non tradisional.
Baca Juga: Perluas Akses Vaksinasi, Pemerintah Berencana Sediakan Jalur Mandiri Disamping Jalur Prioritas
“Kemlu akan terus berusaha mengamankan perdagangan Indonesia dengan beberapa mitra, antara lain dengan Tiongkok dan Amerika Serikat,” tutur Menlu.***
