Network
SABACIREBON - Rekrutmen bintara Polri tahun ini mencatatkan sejarah dengan diterimanya 37 peserta disabilitas yang melamar di 17 Polda. Polda Jawa Tengah mencatat jumlah terbanyak dengan enam pelamar, diikuti oleh Polda Aceh dengan lima orang, dan Polda Papua Barat dengan empat orang. Program ini menjadi langkah penting dalam inklusivitas di Polri.
Wajah ceria Nur Fatia Azzahra terpancar ketika namanya tercantum dalam daftar calon siswa (casis) bintara Polri angkatan 2024. Fatia, sarjana psikologi yang akrab disapa Fatia, adalah satu di antara 28 casis perempuan yang lulus seleksi tahap pertama dan melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan (rikkes) kedua.
"Alhamdulillah, saya dinyatakan lulus tahap pertama dan bisa melanjutkan seleksi rikkes kedua. Semoga saya bisa lulus hingga tahap akhir. Terima kasih kepada pimpinan Polri yang memberi kesempatan ini," ujarnya. Fatia mendaftar melalui Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan telah lama memimpikan menjadi polisi wanita (polwan), meski dirinya merupakan penyandang disabilitas tunadaksa.
Harapan Fatia dan penyandang disabilitas lainnya kembali membuncah ketika Kepala Polri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengumumkan adanya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melamar sebagai polisi pada akhir tahun 2023. Dalam rilis akhir tahun, Jenderal Sigit menjelaskan bahwa rekrutmen ini mencakup jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), bintara, hingga tamtama.
Kelompok disabilitas nantinya akan ditempatkan dalam tugas-tugas non-lapangan seperti teknologi informasi dan siber, administrasi keuangan, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium, dan bagian perencanaan. "Kita melakukan kebijakan inklusif dengan rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu," kata Sigit.
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan bahwa rekrutmen bintara bagi penyandang disabilitas merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Polri. Dari 37 peserta disabilitas, jumlah terbanyak adalah di Polda Jawa Tengah, Polda Aceh, dan Polda Papua Barat. Dalam rekrutmen jalur SIPSS, ada tiga penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi, dua di antaranya lulus dan menjadi casis.
Dasar hukum penerimaan penyandang disabilitas adalah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Kapolri mengenai penerimaan anggota Polri. Kebijakan ini juga termasuk dalam 16 Program Prioritas Kapolri, dengan studi dari negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Rekrutmen ini dilatarbelakangi data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 yang menyebutkan ada 6,2 juta penyandang disabilitas di Indonesia, namun hanya 20 persen yang mendapat kesempatan kerja. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan instansi pemerintahan untuk menyediakan kuota dua persen dari formasi calon ASN bagi disabilitas.
Komisioner Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengapresiasi langkah Polri dan berharap mereka menyiapkan instrumen, sarana, dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas. Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Tri Wuryaningsih, juga memuji langkah ini sebagai terobosan dalam inklusivitas bagi penyandang disabilitas.
