Network
PR CIREBON - Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan pernyataan yang sarat akan maksud menyindir pihak-pihak tertentu yang memimpin daerah-daerah Indonesia.
Tepatnya, pernyataan Jokowi yang meminta jangan sok melakukan lockdown wilayah sebagai upaya penanganan Covid-19, dinilai buruk oleh Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah.
Menurut Dedi, komunikasi politik Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap kepala daerah, makin nampak kurang bagus, bahkan bisa berdampak buruk.
"Sangat disayangkan statement ini. Secara politik, menampakkan pertentangan dengan kepala daerah yang melakukan pembatasan," ungkap Dedi kepada RRI, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Senin, 05 Oktober 2020.
Baca Juga: Anies Baswedan Lebih Ancam Jokowi Ketimbang Gatot Nurmantyo, Pengamat: Dia Bisa Kuasai Peta Politik
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan dari sisi publik, bahwa komunikasi presiden, jelas berdampak buruk.
"Pertama, publik terombang-ambing dengan kebijakan pandemi, dan berpotensi melawan kebijakan gubernur yang ambil langkah PSBB. Semisal, DKI Jakarta," jelas Dedi.
Kemudian berikutnya, presiden akan dianggap tidak konsisten dalam penanganan, dan sekaligus menghambat upaya daerah seharusnya otonom dalam mengambil langkah strategis.
"Presiden harus keluar dari zona kontestasi dengan gubernur. Bagaimana pun, ia tetap Presiden yang memimpin seluruh kepala daerah. Untuk itu, perlu adanya dukungan satu suara dalam mengambil langkah pencegahan," saran dia.
Baca Juga: Serikat Buruh Lawan Arus Soal Demo Massal, KBSI: Pandemi Sudah Banyak PHK, Ditambah Ikut Aksi Mogok
Adapun Dedi pun membicarakan sikap Presiden Jokowi yang gampang tersinggung dengan langkah Anies Baswedan, sedangkan memilih acuh keberadaan Koalisi Aksi Menyematkan Indonesia (KAMI) digerakkan Jenderal TNI purt Gatot Nurmantyo.
Secara gamblang, Dedi menduga ada beberapa pertimbangan tentang Jokowi tidak terusik dengan keberadaan KAMI, salah satunya Jokowi mengamini kondisi bangsa menjadi tema kritik KAMI.
"Kedua, pengaruh tokoh tokoh di belakang KAMI yang miliki basis loyalis cukup luas. Dengan kondisi itu, Jokowi berhitung jika harus konfrontasi. Untuk itu, ia membiarkan orang sekeliling presiden yang memberikan respons," pungkas Dedi.***
