Network
PR CIREBON - Pemerhati Hukum dan HAM, Haris Azhar mengatakan wajar jika masyarakat berspekulasi usai kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung akhir pekan lalu.
Ia mempertanyakan kenapa rakyat tidak boleh berspekulasi atas peristiwa tersebut.
Padahal, menurutnya spekulasi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai hal yang terjadi, termasuk drama penegak hukum yang terlibat dalam berbagai pelanggaran.
Baca Juga: Target 296 Ribu Lapangan Kerja, Presiden Jokowi Sebut Aceh Bisa Jadi Episentrum Ekonomi di Sumatera
"Akumulasi ini yang sebetulnya memperkuat pilar spekulasi tadi. Coba keliling lembaga pemasyarakatan, berapa banyak kepala daerah yang dipidana. Karena penegakan hukum berbasis statistik yang mempengaruhi APBN. Banyak kementerian/lembaga di Indonesia selalu menumbuhkan angka supaya mendapat kucuran APBN besar," kata Haris dalam diskusi ILC tvOne, Selasa 25 Agustus 2020, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten Viva dalm artikel berjudul "Kebakaran Kejaksaan, Masak Publik Berspekulasi Gak Boleh?".
Haris menyebut misalnya saja kepolisian, kejaksaan atau KPK di mana jika angka penanganan hukum salah satu variabel tinggi, maka APBN juga tinggi.
Namun, ia mengakui penjahat sebenarnya yang berada di luar jeruji penjara tidak tertangani dan justru ada pihak tertentu yang sengaja 'dicomot' dalam rangka memenuhi angka statistik.
Baca Juga: Luhut Berniat Tarik Investor Jepang, Sebut Indonesia Lebih Baik ketimbang Negara Setara Lain
"Kok target banyak, harusnya kan zero crime. Oleh karena itu banyak yang nggak salah, masuk penjara. Itu contoh bagaimana api itu secara simbolis menjadi dendam bagi para jaksa dan polisi. Jadi begitu api berhasil melalap kata-kata 'agung', masyarakat makin kuat spekulasinya," kata dia.
