Network
PR CIREBON - Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, rupanya mendapatkan jabatan lain di luar itu. Tepatnya ia terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Gerindra untuk periode 2020-2025.
Pengukuhan Ketum itu disahkan oleh DPP Partai Gerindra dalam sidang pleno ketiga Kongres Luar Biasa (KLB).
Sedangkan, Prabowo Subianto sendiri menerima amanah yang sudah dijaganya itu.
"Kalau itu memang permintaan Kongres Luar Biasa ini, saya menyatakan siap menerima," ungkap Prabowo diiringi dengan sorak sorai dan tepuk tangan para kader Partai Gerindra yang hadir secara fisik dan virtual di kompleks Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 08 Agustus 2020.
Baca Juga: 87 Persen Pasien Tanpa Gejala Sembuh dengan Arak Bali, Gubernur Perjuangkan Jadi Obat Covid-19
Namun demikian,Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam proses demokrasi.
"Ini yang menjadi penyebab belakangan demokrasi kita mundur," ungkap Pangi di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Senin, 10 Agustus 2020.
Lebih lanjut, Pangi mengamati terpilihnya Prabowo tersebut merupakan bentuk oligarki partai di Indonesia, saat kekuasaan partai hanya bertumpu pada satu atau beberapa orang saja.
Baca Juga: 20 Juta Penduduk Dunia Terinfeksi Covid-19 dengan 25 Persen Ada di Amerika Serikat
"Bagaimana mungkin negara akan demokratis apabila di tubuh internal partai sangat tidak demokratis," jelasnya.
Hanya saja, meski menilai itu kemunduran, Pangi ternyata tidak menampik bila sosok Prabowo Subianto masih memiliki peran sentral bagi Partai Gerindra.
"Prabowo saya pikir masih dibutuhkan untuk tetap membesarkan partai," pungkasnya.***
