Network
PR CIREBON - Dinasti Politik tengah ramai dibicarakan publik mulai dari masyarakat hingga politisi.
Polemik tersebut menjadi perbincangan hangat dikarenakan beberapa waktu lalu Gibran Rakabuming Raka ditunjuk sebagai calon Wali Kota Solo dalam pilkada 2020, di mana banyak beranggapan Dinasti Politik akan terbentuk dari keluarga Presiden Jokowi.
Tak hanya Gibran, menantu dari Jokowi yaitu Bobby Nasution nampaknya berusaha untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Medan.
Baca Juga: Tiongkok Dituding Ikut Campur Pemilu Amerika Serikat, TikTok Jadi Korban Bulan-bulanan Politisi AS
Polemik Dinasti Politik telah menyedot banyak perhatian, tak terkecuali Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera.
Mardani menilai Dinasti Politik akan berdampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, seseorang dapat dengan mudahnya menempati posisi strategis, tanpa melewati mekanisme yang benar atau instan.
Baca Juga: Masih Sibuk Giveaway, Pemilik PS Store Diciduk Bea Cukai Jakarta atas Dugaan Bisnis Ponsel Ilegal
"Kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi, ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik," ujar Mardani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Diberitakan wartaekonomi.co.id partner sindikasi Republika dalam artikel berjudul "Sindir Politik Dinasti, Mardani PKS Puji Karir Puan Maharani", Mardani berpendapat, seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang cukup terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri.
Seorang pemimpin tidak seharusnya tiba-tiba berada di posisi strategis karena adanya hubungan baik dengan sosok yang memiliki kuasa.
Baca Juga: Polemik PJJ Masih Gemuruhkan Pemecatan Mendikbud, Pengamat: Nadiem Cuek Sama Siswa, Ganti Saja!
"Ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, KNPI yang asalnya dari bawah," ujar Mardani.
Mardani menilai, proses yang instan dapat berdampak negatif, karena sosok yang memimpin melalui Dinasti Politik tidak memiliki pengalaman mengurus publik.
Tak hanya itu, Mardani pun meminta adanya revisi UU Pilkada agar hal tersebut (Dinasti Politik) tak terjadi kembali di Indonesia.
Baca Juga: Soal Serangan Bom Molotov Hujani Markas PDIP, DPD Jabar: Jangan Bar-bar, Masalah Apapun Bisa Selesai
"Jangan sampai dinasti politik ini menihilkan unsur pengalaman seseorang dalam mengelola urusan publik. Sehingga ini memerlukan koreksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang," ujar Mardani.
Mardani kemujian memuji kinerja dari Ketua DPR Puan Maharani yang mencapai posisi politik strategis.
Menurutnya, Puan telah berhasil merangkak dari titik terbawah untuk mencapai posisinya saat ini.
"Sebelum jadi Ketua DPR, itu karirnya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bapilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah," ujar politikus PKS itu.***
Partner Konten: Warta Ekonomi > Republika
