Network
PR CIREBON - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi terkait adanya wacana pembentukan Tim Pemburu Koruptor (TPK), yang sebelumnya pernah dibentuk pemerintah. Namun, KPK menilai untuk saat ini pembentukan TPK dinilai belum terlalu dibutuhkan.
“Rasanya perlu dipertimbangkan lagi dengan matang, kondisi negeri yang seperti saat sekarang ini, menjadi kontraproduktif untuk melahirkan lagi tim-tim baru,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Jakarta, Selasa 14 Juli 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Menurut Nawawi, peningkatan koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum dinilai lebih tepat, daripada harus kembali mengaktifkan TPK.
Baca Juga: Tahun Ini Seleksi Khusus Ditiadakan, Paskibraka di Istana Negara pada 17 Agustus hanya 8 Orang Saja
Nawawi mengatakan, perlu ada upaya baru untuk mencegah tersangka korupsi menjadi buronan. Menurutnya, KPK telah memulai upaya untuk menutup kesempatan para tersangka kasus korupsi dapat melarikan diri.
Menanggapi kritikan dari KPK, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pihaknya tengah mempelajari kembali terkait pengaktifan kembali tim pemburu koruptor (TPK).
"Ya, saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektifitasnya," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: Catat Tanggalnya! Peristiwa 'Rashdul Qiblah': Matahari Tepat di Atas Ka'Bah untuk Cek Arah Kiblat
Menurut Mahfud, membuat tim pemburu koruptor tidak bisa seketika juga karena perlu Inpres sebagai cantolan.
