Network
PR CIREBON - Anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari (Tobas) mengkritik keras adanya berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jhoni Ginting yang terkesan normatif.
Penjelasan tersebut tanpa dibarengi solusi atas kejadian lolosnya buronan kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra dari pengejaran dan pengintaian aparat penegak hukum dan pihak keimigrasian.
"Saya mengkiritik pejelasan Dirjen karena defensif. Padahal yang kita butuh bukan itu, tapi pada solusinya," kata Taufik Basari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020 dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Tayangkan Adegan Wanita Sedang Mandi, KPI Layangkan Teguran untuk Program 'Garis Tangan' Uya Kuya
Taufik Basari yang akrab disapa Tobas itu bahkan menilai, lolosnya Djoko Tjandra dari pengejaran dan pengintaian aparat penegak hukum tersebut, justru menjadi sebuah tamparan dan peristiwa yang sangat memalukan.
"Ini tamparan bagi kita. Memalukan sekali. Yang malu bukan hanya penegak Hukum, Kejaksaan, Polri, Kemenkumham, tapi kami juga malu karena dikerjai Djoko. Ini kita semua malu. Negara kalah sama seorang buronan bernama Djoko Tjandra. Memalukan sekali," ungkap Tobas.
Baca Juga: Fakta Baru Penangkapan Hana Hanifah, dari Tanpa Busana Lengkap hingga Ditemukan Alat Kontrasepsi
Politisi NasDem tersebut menyatakan bahwa dapat bergerak secara bebasnya Warga Negara Asing (WNA) yang telah ditetapkan sebagai buronan Indonesia itu, tidak mungkin dapat berjalan sendiri.
Untuk itu, Tobas percaya bahwa perjalanan keluar maupun masuk Djoko Tjandra di Indonesia telah dibantu oleh sejumlah oknum mafia hukum.
