SABACIREBON-Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengapresiasi banyaknya  startup di negara ini.

 

Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn harus terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

 

UMKM itu harus naik kelas, menjadi penopang ekonomi kerakyatan mengingat menyangkut hajat hidup banyak orang.

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR menargetkan jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital dapat meningkat menjadi 30 juta UMKM pada 2024 dari 19 juta UMKM saat ini.

 

Unicorn adalah kapitalisasi perusahaan rintisan (start up) yang nilai valuasinya minimal  1 miliar dolar AS atau Rp 14,7 triliun, sedangkan decacorn memiliki nilai valuasi diatas 10 miliar dolar AS atau Rp 140 triliun.

"19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

 

Baca Juga: Bulu Tangkis Tokyo : Ganda Putra Masih Jadi Andalan untuk Menjadi Juara

Presiden Jokowi menekankan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Pemerintah akan terus mendigitalisasi ekonomi untuk membantu pemberdayaan UMKM.

"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM," ujarnya dilansir dari Antara.

Selain itu Presiden Jokowi juga menekankan bahwa berbagai skema bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Kebijakan pemerintah yang telah mewajibkan penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, kata dia, akan menyerap produk UMKM.

 

Baca Juga: Kasat Resnarkoba Polres Karawang AKP ENM Ditangkap Bareskrim Polri Terkait Narkoba

“Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah telah mewajibkan agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan 40 persen dari total anggaran untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM.

Terkait penayangan UMKM di e-Katalog pemerintah, Presiden Jokowi telah menargetkan agar target 1 juta UMKM dapat onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada akhir 2022.

 

Baca Juga: Gempa Bumi Magnitudo 5,5 Guncang Nias Barat

Dengan masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jajaran pemerintah tidak perlu lagi menggunakan produk impor.