Network
PR CIREBON - Presiden Joko Widodo baru saja mendapat ultimatum dari Koalisi Masyarakat Penggugat Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) usai tak terlihat menurunkan harga BBM.
Secara tegas, Rabu kemarin, ultimatum ini menyatakan jika sampai tanggal 16 Juni 2020 tak ada penurunan harga BBM, maka Koalisi Penggugat BBM akan memperkarakan Presiden Jokowi ke pengadilan.
Adapun ultimatum ini disampaikan Koalisi Masyarakat Penggugat BBM yang diketuai Marwan Batubara dan merupakan gabungan dari rakyat sipil yang merasa tak ada penyesuaian harga BBM hingga kini.
Baca Juga: Tak Hanya di Luar Angkasa, Mantan Astronot AS Jadi Wanita Pertama yang Capai Titik Terdalam Bumi
Sehingga, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan harga BBM dan disesuaikan dengan aturan yang diyakini mereka, yakni sesuai dengan harga dunia.
Seperti yang diberitakan Ringtimes Banyuwangi, koalisi ini juga menuntut pemerintah untuk mengganti kerugian yang diderita rakyat untuk kelebihan bayar BBM bulan April dan Mei 2020. Namun dalam penerapannya, penggantian kerugian itu diminta harus dilakukan secara legal dan transparan.
Dalam pandangan koalisi ini, ultimatum (somasi) disampaikan karena harga minyak dunia sudah turun sejak beberapa bulan lalu, tetapi kenyataan yang terjadi justru harga BBM tetap saja tinggi, sehingga hanya rakyat yang jelas dirugikan.
Baca Juga: Dapat Perhatian Perdana Menteri, Pasangan Youtuber asal Malaysia Dinobatkan Jadi Duta Persatuan
Pandemi yang sedang melanda Indonesia pun tak mengurangi harga BBM. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia sudah berkurang penghasilannya dan juga banyak yang terkena PHK
Untuk itu, ultimatum yang berlaku sampai tanggal 16 Juni tidak juga mendapat tanggapan, maka koalisi akan membawa kasus ini ke pengadilan.
