Network
PR CIREBON - Pengamat politik Boni Hargens menilai polemik tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti dihentikan.
Boni Hargens mengatakan bahwa tidak perlu TWK, sebuah tes untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN), terus menjadi polemik.
Persoalan paling penting, kata Boni Hargens, yaitu membiarkan KPK fokus bekerja mengusut berbagai perkara korupsi.
Baca Juga: Berupaya Pulihkan Ekonomi, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Harus Kembali Sehat
"Saya kira, tidak penting lagi melanjutkan polemik soal TWK ini,” kata Boni Hargens dalam rilisnya pada 28 Mei 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
“Hal yang lebih penting adalah bagaimana KPK terus bekerja profesional menangani banyak isu besar. Polemik TWK sudah selesailah," lanjutnya.
Menurut Boni Hargens, pelaksanaan TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak menerima hasil tes yang dilakukan oleh KPK.
Baca Juga: Dapat Pesan Nyinyir, Rachel Vennya Siap Cari Haters: Biar Tahu Enaknya Diisengin
Kelompok yang dimaksud Boni Hargens ialah pihak yang tidak lulus TWK.
"Jadi, yang membuat polemik ini berlanjut, kan, kelompok yang tidak menerima keputusan tim asesor,” ujarnya.
Mereka, katanya, memainkan narasi dan berpolemik dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes tersebut.
Baca Juga: Ungkap Kondisi Sang Ibunda, Kalina Ocktaranny: Sesek Dada Aku Tiap Denger Mama Teriak
“Padahal sudah jelas disampaikan BKN, ini penilaian lintas sektor yang melibatkan banyak instansi negara yang relevan. Para asesor juga orang-orang yang kompeten di bidangnya," jelas Boni Hargens.
Lebih lanjut, Boni Hargens berharap pelaksanaan TWK juga dilaksanakan di instansi-instansi lain.
"TWK bukan hanya untuk KPK tetapi untuk semua ASN. Pemerintah disarankan mempercepat TWK di instansi lain yang strategis," kata dia.
Baca Juga: 6 Cara Mencegah Risiko Terkena Kanker, Salah Satunya Perhatikan Berat Badan
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai polemik tentang TWK para pegawai KPK itu harus segera diakhiri.
Jika tidak, Satyo mengatakan bahwa hal itu tentu dapat mengganggu kinerja dari KPK itu sendiri.
"Jadi begini, memang ini akhirnya jadi liar, jadi perang opini. Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," ucap dia.
Baca Juga: Cara Mudah Menjaga Akun WhatsApp dari Modus Penipuan atau Peretas
Menurutnya, KPK harus fokus karena masih memiliki banyak pekerjaan rumah seperti menyelesaikan perkara pengadaan bansos tahun lalu.
"Jadi KPK bisa menyelesaikan tugas utamanya menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ucap Satyo.
Menurut dia, pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain, tentunya dengan membawa semangat memberantas korupsi di Indonesia.***
