Network
PR CIREBON — Di tengah gonjang-ganjing resahnya masyarakat akibat dilarang mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19, kabar terkini melaporkan bahwa kembali datang lagi warga negara Tiongkok sebanyak 110 orang masuk ke Indonesia.
110 warga negara Tiongkok tersebut diketahui masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta tepat di Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Kamis 13 Mei 2021.
Tepat sehari sebelum lebaran pun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Repuplik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani sudah memeberikan saran kepada pemerintah agar menunda kedatangan Warga Negara Asing (WNA) salah satunya Tiongkok ke Indonesia.
Dikatakan Puan Maharani, hal itu demi kebaikan dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dan, hanya untuk selama masa pelarangan mudik lebaran 2021 berlaku.
“Namun tentu ada pengecualian khusus terkait hal tertentu yang tidak bisa kita larang,” ujarnya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Parlementaria.
Adapun anggota DPR RI yang meminta pemerintah memberikan penjelasan soal kembali masuknya 110 WN Tiongkok ke Indonesia tepat di Hari Raya Idul Fitri 1442 H, adalah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Pernyataan Mardani Ali Sera dikemukakannya di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada hari Kamis 15 Mei 2021.
Dengan nada ironis ia menyentil pemerintah yang malah membiarkan WN Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah larangan mudik lebaran.
“Ditengah larangan mudik, sampai ada sebagian masyarakat yang “kucing-kucingan” dengan petugas. Pemerintah malah membiarkan WNA Tiongkok masuk ke Indonesia,” tulisnya dalam cuitan Twiiter.
Baca Juga: Segera Klaim Battle Points Gratisnya! Kode Redeem Mobile Legends (ML) Hari Minggu, 16 Mei 2021
Mardani Ali Sera meminta pemerintah lebih peka akan apa yang sedang berkecamuk menjadi kegelisahan masyarakat.
“Pemerintah seakan-akan menutup mata dan hati. Mestinya dapat menjaga suasana kebatinan masyarakat,” tandasnya.
Dia menambahkan, seharusnya pemerintah memberikan contoh, supaya masyarakat bisa disiplin taat terhadap segala peraturan.
“Kalau sudah begini bagaimana masyarakat mau taat dengan aturan. Pemerintah harusnya memberi contoh,” ujar Mardani Ali Sera.
Adapun kritik terhadap pemerintah, PKS meminta penerapan aturan secara tegas.
Yakni, WNA yang tiba di Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru.
Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA). Dapat pertimbangan / izin khusus secara tertulis dari Kementerian / Lembaga.***
