Network
PR CIREBON – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti rencana impor beras yang menuai penolakan dari banyak pihak.
Tak hanya Mardani Ali Sera, sejumlah kepala daerah pun ikut menolak rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Mardani Ali Sera kemudian mempertanyakan pemerintah yang seolah tak berpihak kepada rakyat.
“Berpihak kepada siapa sebenarnya pemerintah?,” tanyanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Kamis, 25 Maret 2021.
Menurut Mardani Ali Sera, rencana impor beras jelas melukai hati para petani di Tanah Air.
“Di tengah produksi melimpah dan kualitas gabah atau beras yang menurun, rencana impor menghianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya,” katanya.
Baca Juga: Tips Tambahkan Warna Netral di Ruang Keluarga yang Mampu Ciptakan Suasana Hangat
Berdasarkan data, kata Mardani Ali Sera, produksi beras nasional memperlihatkan angka surplus.
“BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton. Angka ini naik 26,84 persen jika disandingkan dengan periode yang sama di 2020 (11,46 juta ton),” ujarnya.
“Terlebih jika lihat pengalaman puluhan tahun, alur tanam padi sudah menghasilkan alur yang 'tetap'. Panen raya di bulan Februari-Mei (60-65 persen dari total produksi), panen gadu Juni-September (25-30 persen dari total produksi) dan paceklik Oktober-Januari,” tambahnya.
Mardani Ali Sera mengatakan seharusnya kemandirian pangan menjadi program utama di Indonesia, yang merupakan negeri agraris.
“Memang impor terkadang bisa memenuhi kebutuhan kualitas maupun harga tertentu. Namun jangan korbankan petani, kedua kepentingan tersebut mesti diakomodasi secara adil. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial,” jelasnya.
Mardani Ali Sera mengingatkan kembali impor tahun 2018, di mana beras masih menyisa cukup banyak dengan mutu yang kian hari makin menurun.
Baca Juga: 5 Tips Aktivitas Fisik bagi Penderita Diabetes, Dipercaya Efektif untuk Bantu Menurunkan Berat Badan
“Ingat pengalaman 2018, dari 1,785 juta ton beras yang diimpor, saat ini masih tersisa 106.642 ton. Bulog menyatakan beras tersebut sudah turun mutunya,” ungkapnya.
“Impor bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antar daerah,” lanjutnya.
Baca Juga: Terawang Kehidupan Percintaan Ariel Noah, Denny Darko: Antara BCL Atau Luna Maya, Saya Melihat...
Menurut Mardani Ali Sera, seharusnya pemerintah memperkuat distribusi beras di saat panen sampai stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit.
“Dari rencana impor beras kita bisa belajar, audit produksi, konsumsi sampai kebutuhan komoditas yang akan diimpor diperlukan” tutur dia.
“Lakukan secara transparan tiap tahunnya, diiringi evaluasi kebijakan perdagangan kita. Dari data audit tersebut, strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus dikemudian hari,” imbuhnya.
Kebijakan impor beras dinilai tak perlu dilakukan mengingat masa pandemi Covid-19, terlebih Presiden Jokowi juga pernah mengungkapkan untuk tidak membuat kegaduhan.
“Dengan APBN yang makin berat di masa pandemi, bagaimana menyediakan dana untuk impor? First thing first, jika bukan hal utama, untuk apa dilakukan,” ujarnya.
“Pak @jokowi juga kerap mengungkapkan, ‘Jangan buat kegaduhan baru.’ Impor beras adalah bagian noise tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini,” tutup Mardani Ali Sera.
***
