Network
PR CIREBON - Presiden Joko Widodo telah menerima surat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu kudeta di Partai Demokrat.
Dalam surat yang dikirimnya, AHY meminta Presiden Joko Widodo melakukan klarifikasi atas dugaan keterlibatan orang-orang di lingkar pemerintahannya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Baca Juga: Viral usai Syahadatkan Satu Desa, Pendakwah asal Malaysia Ebit Lew Dikabarkan Dapat Sanksi
"Iya benar, kami telah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 5 Februari 2021.
Namun, Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak perlu menjawab surat yang diberikan oleh AHY terkait permintaan klarifikasi tersebut.
Menurut Pratikno, gejolak permasalahan yang ada terkait kudeta Partai Demokrat merupakan sebuah permasalahan internal partai.
Meskipun surat tersebut diantar langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, menurit Pratikno, tetap tidak akan ditanggapi.
Pratikno secara tergas mengatakan bahwa pihak istana tidak akan menanggapi surat yang dikirim oleh AHY tersebut.
Sebab, surat tersebut berisi permasalahan internal sebuah Partai bukan permasalahan yang menyangkut Negara.
Baca Juga: Kemenkeu Umumkan Insentif Nakes Tidak Dipotong, HNW: Sesuai dengan yang Diperjuangkan PKS
"Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam ADRT," kata Pratikno.
Diketahui sebelumnya, AHY mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa ada lima orang yang diduga akan melakukan kudeta pada tubuh Partai Demokrat.
Salah satu diantara lima orang yang akan melakukan kudeta Partai Demokrat berada di lingkaran Presiden Joko Widodo.
AHY memeparkan ke-5 orang tersebut diantaranya adalah, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.
Lalu, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
Kemudian, satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, serta seorang non-kader partai sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Abdullah Hehamahua Minta Polri Copot Fadil Imran, Muannas Alaidid: Orangtua Malah Provokasi
Tidak hanya itu saja, bahkan AHY pun mengatakan bahwa gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
