Network
PR CIREBON - Demi menekan laju penularan kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 11 sampai 25 Januari 2021.
Kebijakan PPKM tersebut diterapkan dalam cakupan wilayah yang cukup luas yakni Jawa dan Bali.
Namun, kebijakan PPKM dengan skala luas itu, nyatanya masih belum bisa menurunkan kasus Covid-19.
Baca Juga: BMKG: Perubahan Iklim Jangka Panjang Telah Terjadi di Indonesia Sebabkan Cuaca Ekstrem
Presiden Jokowi lantas menanggapi kebijakan PPKM yang kurang efektif, dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tgl 11 -25 Januari. kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. mobilitas masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi covid tetap naik,” tutur Presiden Jokowi yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kabupaten Kuningan Senin 1 Februari 2021, BMKG Prediksi Akan Hujan Jelang Sore Hari
“Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan,” ucapnya,
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” sambungnya.
Dalam rapat terbatas tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.
Agar dapat memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” katanya.
Dalam rapat itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa selama PPKM berlangsung perekonomian turun.
Baca Juga: PPATK Selesai Periksa Rekening FPI, Beberapa Akan Diblokir Karena Dugaan Perbuatan Melawan Hukum
“Kedua, menurut saya, hati-hati, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya gak apa-apa asal covid-nya juga turun. Tapi ini tidak. Coba tolong dilihat lagi, betul betul dihitung, sehingga kita mendapat sebuah formula yang benar,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.
Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.***
