Network
Dia juga meminta Kementerian Luar Negeri dan institusi negara seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk dapat melakukan komunikasi, koordinasi serta mengambil langkah tegas dan terukur terhadap permasalahan tersebut.
Baca Juga: PTPN Terlantarkan dan Kembali Klaim Tanahnya, Refly Harun: Ada Dua Hal yang Harus Dilakukan
Selain itu, ia meminta Kemenlu RI untuk tegas menyampaikan nota diplomatik, dengan mengirimkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia.
"Dan pihak BSSN serta BIN dapat segera bekerja melakukan investigasi dan menggali informasi terhadap motif tersebut. Antar-negara tetangga perlu saling menghormati," ujarnya.
Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur mengatakan telah berkoordinasi dengan Kemenlu dan meminta Polisi Diraja Malaysia (PDRM) mengusut pelaku pembuatan video parodi Indonesia Raya.
Baca Juga: Mengenal UU Anti Kerusuhan Federal 1968 di Amerika Serikat
"Kita sudah ada komunikasi dengan Kemenlu dan memang phak PDRM akan melakukan investigasi. Ini kalau melihat video-nya juga sudah diturunkan. Itu kalau dari sisi channel-nya. Tapi mungkin masih ada karena beredar di media," ujar Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar ketika dihubungi di Kuala Lumpur.
Yoshi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi gerak cepat.
"Begitu video naik kami langsung koordinasi dengan PDRM dan Kemenlu di sini. Dari situ kemudian keluar pernyataan dari Kedutaan Malaysia. Itu hasil koordinasi kami dengan pihak Kemenlu guna meredam situasi yang kita lihat kini karena ramai di media dan banyak komentar," katanya.
Yoshi menegaskan, prinsipnya akan diselesaikan sesuai koridor ketentuan hukum yang berlaku.
