Network
PR CIREBON - Menuju penghujung akhir tahun 2020 yang tinggal menghitung hari, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan rekomendasi akhir tahun yang tertuang dalam Tausiyah Akhir Tahun MUI 2020.
Hal tersebut disamapikannya dalam acara Pengukuhan dan Taaruf Dewan Pimpinan MUI Periode 2020-2025 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Desember 2020.
Taushiyah yang ditandatangani oleh Ketua Umum KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal Dr Amirsyah Tambunan itu, dibacakan dibacakan langsung Sekjen MUI.
Baca Juga: Menkes Inggris Sebut Varian Corona Afsel Lebih Menular dari Inggris, Menkes Afsel: Tidak Ada Bukti
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Kementerian Agama, mencermati permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia selama tahun 2020.
Terutama masalah sosial-keagamaan dan keumatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan tausiyah menjelang akhir tahun sebagai berikut :
Pertama, desakan agar Pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat ini kencang disuarakan oleh negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: Bermodalkan Janji Manis, Guru Olahraga Honorer SMP di Jakarta Barat Tega Cabuli Siswinya
Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
Namun, ada beberapa pejabat Pemerintah yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong Pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas.
Menyuarakan di dunia internasional tentang positioning bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya.
Baca Juga: Anggaran Vaksin Capai Rp73 Triliun, Fadjroel: Ini Investasi untuk Masa Depan Indonesia
Kedua, penegakan hukum yang adil, konsekuen dan konsisten masih menjadi tantangan berat bagi kehidupan kenegaraan di Indonesia selama tahun 2020.
Masyarakat masih kencang menyuarakan belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equal before the law) dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul.
