Network
PR CIREBON - Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Oleh karena itu transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir atau mindset.
“Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” tegas Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Lebih jauh Wapres menuturkan bahwa digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.
“Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” tuturnya.
Baca Juga: November 2021, Indonesia Tuan Rumah Asia International Water Week Ke-2 di Labuan Bajo
Guna mendukung program tersebut, Wapres menjelaskan, Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan.
“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” papar Wapres.
Wapres pun mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi kita.
“Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” pesannya.
Baca Juga: Ingin Pesan Antikorupsi Nempel di Benak Masyarakat, KPK Gandeng Produk BPOM Jadi Media Kampanye
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian M Rudy Salahuddin menyatakan pandemi Covid-19 menjadi momentum yang baik untuk mengakselerasi transformasi digital menuju less contact economy.
“Perkembangan teknologi dan dorongan perubahan pasca pandemi ini merupakan momentum yang yang baik untuk kita mengakselerasi transformasi digital menuju less contact economy,” katanya dalam acara virtual Indonesia Digital Conference di Jakarta.
Berdasarkan hasil riset dari Google, Temasek dan Bain & Company menyatakan tahun ini Indonesia telah menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebesar 44 miliar Dolar AS.
Studi dari Google, Temasek dan Bain & Company juga memprediksikan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia pada 2025 akan mampu mencapai 124 miliar dolar AS.***
