PR CIREBON – Terdengar kabar bahwa relawan pemenangan Presiden Joko Widodo atau Pro Jokowi (Projo) meminta sebuah jabatan di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Hal tersebut ditanggapi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon heran dengan organisasi masyarakat relawan pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Pro Jokowi (Projo) yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengangkat lebih banyak komisaris BUMN dari unsur relawan pemenangan Pilpres.
"Pas sedang baca berita, yg menggerogoti @erickthohir malah relawan pak @jokowi sendiri. Vulgar dan terang²an lagi mintanya. Tidak diberi langsung divonis kinerja buruk," kata Jansen seperti dikutip dari akun Twitternya @jansen_jsp, Sabtu 31 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Hari Pertama Umrah Setelah 7 Bulan Absen, 10.000 Jemaah Internasional Tiba di Arab Saudi
"Padahal kita yg oposisi ini saja berusaha menahan² kritik memberi ET waktu memperbaiki BUMN sebagaimana yg dia janjikan," tambahnya.
Kemudian, Jansen meminta Erick Thohir untuk fokus bekerja membenahi BUMN. "Dgn segala tekanan yg ada selamat bekerjalah mas Erick. Kami yg diluar pemerintahan ini tetap menunggu janji perbaikan BUMN yg mas sampaikan diawal diangkat jd Menteri dulu," terangnya.
"Selain ke publik yg mendengar janji itu, sebagai mantan CEO ternama, reputasi mas juga dipertaruhkan ini," lanjutnya.
Baca Juga: Megawati Sebut Indonesia Butuh Lebih Banyak Kapal Perang untuk Jaga Perairan: Bukan Kapal Nelayan
Pada cuitan yang diunggah Jansen mendapat respons beragam dari warganet.
"Ini namanya relawan yg gak rela, makanya mereka minta posisi jabatan strategis," tulis warganet @andreamgasnier.
"Namanya Relawan tapi kok minta jatah, aneh," tulis @Sarip_oyong.
Baca Juga: Akibat Pandemi Covid-19, 22 November 2020 Seri MotoGP Portugal Diprediksi Batal Digelar
"BUMN, Badan Usaha Milik Relawan," kritik @CANTIIKA_RAHAYU.
Cuitan tersebut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, menyatakan secara kualifikasi, banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni untuk duduk di kursi komisaris BUMN, termasuk juga direksi BUMN.
"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," kata Handoko.
Baca Juga: Peneliti Sebut Masker Kain Terbukti Efektif dalam Upaya Mencegah Virus Corona
Pihak Handoko pun meminta Erick Thohir sebaiknya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung yang sudah bersama sejak 2012 atau mendukung Jokowi sejak pemenangan Pilpres periode pertama pada tahun 2014.
Dirinya menilai menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan non-partai harusnya diperbanyak. Profesionalisme bisa tetap dijaga karena banyak relawan juga menguasai bidang usaha beberapa perusahaan negara.
"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," ujar Handoko.***