PR CIREBON - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok nampak berulah dengan usul ingin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapuskan saja, sehingga gemuruh desakan mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) kembali santer.
Salah satu desakan itu disampaikan oleh Masyarakat Peduli BUMN, Basiruddin Amirrudin yang menanggapi pernyataan usulan Ahok tersebut
"Ahok harus mundur dari Komut Pertamina," tegasnya saat berbincang dengan RRI, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Rabu, 16 September 2020.
Baca Juga: Wapres Tuding Netralitas ASN Penyakit Lama Kambuhan, Ketua Bawaslu Kaitkan dengan Ancaman Atasan
Apalagi pada Semester I 2020, Pertamina mencatatkan kerugian sebanyak Rp11.13 triliun, sehingga jumlah kerugian yang sedemikian besar itu menunjukkan bahwa Ahok tidak becus dalam bekerja.
"Komentar tentang bubarkan BUMN itu sama saja dia nggak becus. Sekarang beliau harus lebih Fokus kerja sebagai komut Pertamina. Apa yang sudah dia lakukan?" jelas mantan aktivis ini.
Sebagai informasi, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan, sebab menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, banyak tata kelola BUMN yang tidak efisien.
Bahkan, Ahok lebih setuju jika BUMN dikelola oleh pihak profesional yang jauh dari kepentingan politis manapun.
Baca Juga: Tanggapi Imbas PSBB Ketat Jakarta, Anies Baswedan: Kesehatan Nomor Satu, Ekonomi Nanti Gerak Sendiri
Artinya, pernyataan Ahok ini berdasarkan hasil pengamatan selama bekerja di Pertamina, sehingga ia merasa posisi komisaris maupun direksi perusahaan minyak plat merah itu justru dijadikan sebagai ajang bagi-bagi jabatan yang didahului dengan lobi-lobi politik.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," demikian pernyataan Ahok yang menggemparkan tersebut.***