PR CIREBON - Gelombang 4 (gelombang IV) program Kartu Prakerja siap dibuka pemerintah pada Sabtu, 08 Agustus 2020. Tepatnya, mulai pukul 12.00 WIB dengan menyediakan 800.000 kuota penerima program semi bantuan sosial itu.
“Mudah-mudahan ini mendorong kompetensi pekerja juga bisa menjadi program bantuan sosial bagi yang di-PHK dan dirumahkan,” ungkap Sekretaris Kementerian Perekonomian Susiwijono, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Adapun pembukaan gelombang IV itu ada usai pemerintah merampungkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020.
Baca Juga: Ibas Yudhoyono Diserang Menteri Kabinet, Teten Masduki: Krisis Sekarang Lebih Sekarat dari Rezim SBY
Detailnya, Perpres yang ditetapkan 8 Juli 2020 itu mengatur perubahan dari aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Dengan demikian, Permenko 11 yang ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 4 Agustus 2020 itu, dapat mulai berlaku pada Jumat, 07 Agustus 2020.
“Permenko 11 ini akan menjadi dasar pembukaan gelombang keempat ke depan,” imbuh Susiwijono yang juga sekaligus Sekretaris Komite Cipta Kerja itu.
Baca Juga: Anggaran POP Lebih Baik Alihkan untuk Jaringan Internet, DPR: Biar Mudahkan Pelajar Belajar Daring
Sedangkan, tanggapan lain datang dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kemenko Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin.
Tepatnya, ia menjelaskan pemerintah akan mempriotitaskan 2,1 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.
Bahkan, bila merujuk data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah itu meningkat dari data sebelumnya, yakni sebanyak 1,7 juta orang.
Baca Juga: Indonesia Alami Resesi, DPR Ambil Hikmah Sebut Bisa Buat Kebijakan Penuh Solusi untuk Ekonomi
Dengan demikian, nanti setiap gelombang mulai angkatan keempat hingga seterusnya, sebanyak 80 persen jumlah kuota yang tersedia akan dimasukkan pekerja yang kena PHK atau dirumahkan tersebut.
“Kami prioritaskan setiap batch, 80 persen dari julah kuota itu tiap minggunya kami prioritaskan kepada mereka yang terdampak,” pungkas Rudy yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja itu.