PR CIREBON - DKI Jakarta belum lama ini menerima kabar gembira dari pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) karena hasil nilai yang tetap terbaik di Indonesia.
Usut punya usut, nilai terbaik itu berkaitan dengan data provinsi paling demokratis jatuh pada DKI Jakarta, sehingga membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tersebut
"Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia," ungkap Anies penuh syukur dalam akun Facebooknya pada Rabu, 05 Agustus 2020
Baca Juga: Pelajar Cilegon Kena Prank, Pemkot Putuskan Anulir Kebijakan Disdik Soal KBM Tatap Muka Bisa Digelar
Dalam detailnya, BPS melaporkan DKI Jakarta berhasil mencapai indeks demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88,29 (kinerja baik). Artinya, ini meningkat 3,21 poin dari IDI 2018 yang sebesar 85,08.
Bahkan, angka ini juga memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya.
Lebih lanjut, BPS menilai peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada Aspek Hak-hak Politik meningkat dari 75,43 (tahun 2018) menjadi 83,86 (tahun 2019) atau naik 8,43 poin. (diantaranya peningkatan voters turn out pada Pemilu Legislatif 2019).
Baca Juga: Kabar Gembira Khusus yang Bergaji di Bawah Rp5 Juta, 13 Juta Pekerja Jadi Sasaran Bantuan Pemerintah
Selain itu, capaian Aspek Lembaga Demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 87,82 (tahun 2018) menjadi 91,89 (tahun 2019) karena adanya perbaikan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seiring dengan aspek Kebebasan Berkeyakinan juga naik dan mendapat nilai sempurna 100.
"Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah," jelas BPS, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Sementara itu, penilaian IDI tidak hanya tentang gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, tetapi penilaian juga melihat dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.***