SABACIREBON -Kecuali Papua, untuk pemekaran wilayah provinsi ataupun kabupaten hingga saat ini masih moratorium.
Pernyataan teresebut disampaikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja dalam menghadiri Silaturahmi Bisnis Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) ke-14 di Pontianak, Rabu 23 Nopember 2022.
"Jadi untuk pemekaran provinsi dan kabupaten masih moratorium, dan yang minta itu bukan hanya di provinsi, tetapi ratusan kabupaten kota juga minta dimekarkan," kata Ma'ruf Amin dikutip dari Antaranews.
Baca Juga: Gempa Cianjur, Bayi 3 Minggu Jatuh Dari Pangkuan Ibunya, Gubernur: Ini Jenis Bantuan yang Dibutuhkan
Ia menyebutkan, terkait pemekaran tersebut, hingga kini pemerintah tengah melakukan evaluasi. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
"Hal itu dilakukan, karena yang dulu dimekarkan ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung," sambungnya.
Ditegaskannya, untuk Papua pemekaran dilakukan sebab provinsi tersebut terlalu luas. Terutama tujuannya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Lionel Messi Akui Kekalahan dari Arab Saudi Pukulan Maha Berat dan Menyakitkan
Pertimbangan lainnya, lanjutnya, pemekaran Papua juga bertujuan untuk mengendalikan keamanan.
Menyusul adanya pemekaran, kini provinsi di Papua yang tadinya satu menjadi empat.
Sementara itu, sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan sarana bagi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
Baca Juga: Gempa Cianjur : Mendagri Ajak Pemda Gotong royong Hibahkan BTT ke Cianjur
Mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk.
"Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," katanya.
Sutarmidji juga menjelaskan, secara politis ia tidak diuntungkan dari pemotongan daerah kekuasaan. Namun baginya hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Sheikh Mohammed Sampaikan Ucapan Selamat atas Kemenangan Bersejarah Arab Saudi Kalahkan Argentina
“Tidak ada pemimpin daerah yang mau daerah kekuasaannya di potong. Tapi bagi saya, ini demi kepentingan masyarakat Kalbar dan Kapuas Raya dan saya juga menginginkan pemekaran ini, demi mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Sementara itu, dari Kab Sukabumi Jawa Barat dilaporkan, kebutuhan masyarakat Pajampangan (Sukabumi Selatan) untuk mekar belum juga direstui Bupati maupun DPRD setempat.
Hal ini pun disesalkan Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Jampang, Andi Kurniadi. Menurutnya mestinya Bupati Sukabumi dsn DPRD meniru sikap bijak yang dilakukan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bandung Raya Hari Ini Rabu 23 November 2022
"Sudah pada tahu jika selama ini wilayah Kab Sukabumi terluas di Pulau Jawa. Dari 44 kecamatan, daerah di Pajampangan sebagiannya masih tertinggal. Makanya kalau benar sayang sama masyarakat mestinya bupati dan DPRD Kab Sukabumi bisa tiru langkah Gubernur Sutarmidji," papar Andi.
Apalagi, jauh sebelumnya nama Kab Jampang sudah terdokumen kan oleh negara untuk dimekarkan dari Kab Sukabumi.
Disinggung masih adanya moratorium pemekaran, disebutkannya hal itu tak jadi soal. Minimal kabupaten induk mempersiapkannya dari sekarang, sehingga pada saat nanti moratorium dicabut, semuanya sudah siap.***