SABACIREBON - Keberadaan Ibu Kota baru Nusantara di Kalimantan Timur masih terus menjadi perbincangan berbagai pihak.
Mulai dari lokasi sampai kepada pembiayaan ibu kota pengganti Jakarta itu masih terus mengundang sorotan dari berbagai kalangan yang merasa berkepentingan.
Daya tarik Nusantara sebagai nama ibu kota RI itu bahkan menyedot perhatian pula di luar negeri.
Bahkan seorang pejabat Malaysia External Trade Development Corp (Matrade) menyebut Malaysia tertarik berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara.
Pejabat itu mengatakan Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 256.105 hektare di Kalimantan, hampir empat kali luas Jakarta dan 200.000 hektare hutan pedalaman atau tiga kali luas Kota New York.
Baca Juga: Rusia akan Serang Lagi Ukraina Lantaran Keanggotaan di Uni Eropa
Proyek pembangunan ini akan menarik investor dari berbagai industri dan diperkirakan akan melihat pertumbuhan 47,7% dalam investasi riil.
“Ini akan menelan biaya Rp466 triliun dengan 19% berasal dari APBN dan sisanya berasal dari kolaborasi antara bisnis pemerintah dan swasta. Sumber daya keuangan untuk mengembangkan ibu kota baru akan berasal dari anggaran negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta melalui Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan investasi swasta,” kata pejabat itu.
Pemerintah Indonesia diperkirakan sangat bergantung pada KPS karena mereka diprediksi hanya mendanai 10-20% dari total biaya, dengan sektor swasta menanggung sisanya, serta risiko proyek.
KPS diutamakan untuk pengembangan infrastruktur di IKN, sedangkan BUMN dan swasta diharapkan berinvestasi di fasilitas residensial dan kawasan komersial. Nusantara akan membutuhkan infrastruktur lunak dan fisik, termasuk utilitas perkotaan, manufaktur, pelabuhan laut dan bandara, serta jaringan dan komunikasi.
Baca Juga: Pertandingan Persib Lawan Bhayangkara di Pindah ke si Jalak Harupat Tanpa Penonton
Pembangunan dimulai dari Istana Kepresidenan, Kantor Pusat, Perumahan PNS, dan Markas Besar TNI dan Polri, yang semuanya akan dilakukan secara bertahap.
Pejabat Matrade mengatakan rencana pembangunan IKN memberikan peluang luas, dengan Malaysia dapat menawarkan keahlian dan layanan. Mulai dari konsepsi hingga pengiriman yang mencakup perencanaan kota, perancangan dan arsitektur, konstruksi, layanan pendukung seperti pembiayaan, sumber daya manusia, sumber produk bahan bangunan dan konstruksi, serta pemeliharaan dan perbaikan.
Selain itu, salah satu poin penting bagi Malaysia untuk memanfaatkan pengembangan Nusantara adalah pengembangan perbatasan dengan Sabah dan Sarawak, yang keduanya telah menyatakan minatnya untuk mendukung Nusantara dengan memasok bahan bangunan dan barang-barang lainnya.
Ada juga kemungkinan inisiatif kolaborasi di Borneo Energy Grid dan Trans Borneo Highways untuk meningkatkan kebutuhan elektrifikasi, konektivitas, dan perdagangan di Pulau Borneo.
Baca Juga: Anggaran Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Terus Bertambah
Sarawak mengekspor 150 MW energi hidro ke Kalimantan Barat setiap tahun dan mengincar proyek mega hidro senilai Rp37 triliun dengan 1.300 MW di Malinau, Kalimantan Utara, melalui Sarawak Energy.
Akan ada pula keuntungan dari segi wisatawan dan perdagangan di daerah-daerah seperti Serudung, Sebatik, Labang, dan Bakalalan.
Ini juga menciptakan jalur alternatif perdagangan dengan memanfaatkan dermaga perdagangan di Sandakan, Tawau, dan lain-lain yang akan memberikan alternatif solusi dukungan logistik laut untuk perdagangan.
“Diharapkan Indonesia dapat mempertimbangkan normalisasi perdagangan perbatasan di titik-titik masuk tersebut untuk memberikan pilihan barang yang lebih murah dibandingkan dengan Pulau Jawa,” kata pejabat Matrade.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: KIB Belum akan mengumumkan Capres dalam Waktu Dekat
Oleh karena itu, Matrade mendorong pihak Malaysia yang berminat untuk segera membangun kehadirannya di Indonesia dan mulai mencari mitra yang cocok dalam proyek pembangunan lain seperti Proyek Rebana di Jawa Barat sebelum mengambil bagian dalam proyek Nusantara.
“Kemungkinan kerja sama antara perusahaan Malaysia dan Indonesia untuk proyek Nusantara mendapat dukungan dan bantuan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” kata pejabat itu.
Tahap pertama proyek ini akan dimulai pada 2022 dan berlangsung hingga 2024, dengan konstruksi berlanjut hingga 2045.
Baca Juga: Dalam 5 bulan Terakhir Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Jokowi-Ma'aruf Makin Berkurang
“Malaysia harus melihat masterplan provinsi untuk mendukung pembangunan Nusantara. Bappenas sudah mulai mempublikasikan daftar proyek yang tersedia dan siap diperebutkan,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Sun Daily pada Senin, 20 Juni 2022.
Nusantara berencana menjadi smart and green city, dengan 75% dari ibu kota akan menjadi ruang terbuka, dengan 65% di antaranya kawasan dilindungi.
Menurut Matrade, beberapa perusahaan Malaysia, termasuk IJM, Sunway, Tan Chong, dan UEM telah menyatakan minatnya terhadap Indonesia.***