PR CIREBON - Pemerintah hingga saat ini terus menggencarkan pembagian Bantuan Sosial (bansos) kepada masyarakat.
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga gencar melakukan pembaruan data penerima bansos supaya tidak terjadi tumpang tindih dan agar tepat sasaran.
Karena itu, Tri Rismaharini berharap, Pemerintah Daerah dapat mengikuti akselerasi pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Pencarian Tahanan yang Kabur dari Penjara Berlanjut, Palestina Peringatkan Israel akan Hal Ini
“Saya menerbitkan SK (Surat Keputusan pengesahan data kemiskinan) setiap bulan, jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan,” kata Tri Rismaharini yang dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA.
Tri Rismaharini menambahkan, pembaruan data kemiskinan merupakan tugas dari Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Berdasarkan aturan tersebut, artinya Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung.
Baca Juga: Presiden Jokowi Komentari Varian Baru Covid-19 Mu: Saya Ingin Ini Menjadi Perhatian Semuanya
“Kementerian Sosial tugasnya hanya menetapkan data yang diproses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah,” ucapnya.
“Permasalahannya masih ada pemerintah Kabupaten atau Kota yang kurang bahkan tidak aktif melaksanakan pembaharuan,” sambung Tri Rismaharini.
Tri Rismaharini menekankan kalau data kemiskinan sifatnya dinamis, ada yang pindah sampai meninggal dunia.
Baca Juga: BRI Liga 1: Persib Bandung Hadapi Persita Tangerang, Marc Klok Persiapkan Chemistry
Selain itu, ada juga yang sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi mendapatkan Bansos.
Hal tersebut tampaknya masih banyak terjadi, sehingga bansos yang disalurkan tidak tepat sasaran.
“Saya mendapat laporan tentang bansos yang masih belum tepat sasaran. Ada di Bolaang Mongondow tempo hari di mana kepala desa memasukkan sendiri namanya sebagai penerima bantuan,” katanya.
Baca Juga: Meski Bersemangat Perankan Siswa SMA di Miracle, Yoona SNSD Ungkapkan Kekecewaan karena Hal Ini!
“Saya juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas saya,” sambung Tri Rismaharini yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari PMJ News.
Dari contoh tersebut, Mensos menegaskan, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan lebih ketat.
Tri Rismaharini menegaskan, kalau proses verifikasi dan validasi data berjenjang dari musyawarah desa atau kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan dan sampai ke Kabupaten atau Kota.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Pfizer Terbukti Efektif untuk Ibu Hamil, Simak Faktanya!
Mengingat masih banyaknya permasalahan tersebut, Tri Rismaharini mengaku terus merespon dengan berkoordinasi pada Pemerintah Daerah atau turun langsung untuk menyelesaikan masalah.***