PR CIREBON – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik keras rencana Komisi Pmeberantasan Korpusi (KPK) dalam menggandeng mantan koruptor dalam program penyuluhan anti korupsi.
Menurut Mardani Ali Sera, rencana itu sungguh ironis terlebih saat ada 75 pegawai yang dikeluarkan dari KPK melalui TWK.
“Program yang amat ironis jika melihat yang KPK lakukan terhadap pegawainya, seperti nasib 75 pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK,” kata dia, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera pada 24 Agustus 2021.
Baca Juga: Selandia Baru Mencatat Rekor Lonjakan Kasus Covid-19 Tertinggi Sejak April 2020
“Ketika pegawai-pegawai tersebut ‘divonis’ tidak bisa diperbaiki, tapi koruptor justru sebaliknya,” sambungnya.
Dengan begitu, kata Mardani Ali Sera, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia semakin suram kondisinya.
“Definisi kejahatan korupsi yang jelas-jelas kejahatan luar biasa jadi dipandang biasa saja. Belum lagi serangkaian remisi kepada koruptor yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: Israel Jatuhkan Bom pada Situs Hamas di Gaza Sebagai Tanggapan Atas Serangan Balon Api
Ia menilai bahwa tampaknya pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilakukan KPK salah kaprah.
“Tidak ada kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terutama jika dilihat dari aspek psikologis,” kata dia.
“Karena korupsi merupakan bentuk kejahatan sistematis dan struktural. Sehingga siapa pun bisa berbuat jika sistem negara lemah.”
Baca Juga: Pilih Salah Satu Hewan Ini dan Ungkap Sisi Gelap dalam Diri Anda, Ada yang Pendendam
Mardani Ali Sera menyoroti kenapa bisa program penyuluhan anti korupsi malah membuat koruptor seakan terlihat seperti korban.
“Program yang seakan-akan menempatkan koruptor sebagai korban, padahal mereka merupakan bagian dari kejahatan elite yang didominasi mafia politik, peradilan dan dari demokrasi yang transaksional. Siapa yang sebenarnya menjadi korban dari kejahatan korupsi?” tanyanya.
Menolak lupa, Mardani Ali Sera kembali mengungkit soal kasus korupsi Covid-19, di mana oknum pemerintahan malah mengecewakan rakyat dengan mengambil dana bantuan.
Baca Juga: Film Hollywood Rambo 3 Diduga Telah Prediksikan Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban
“Publik, yang mestinya mendapatkan pelayanan dari negara tapi kerap tidak mendapatkannya. Seperti kasus korupsi bansos Covid-19, banyak masyarakat yang tidak bisa menerima bansos Covid-19 yang layak,” jelasnya.
Terakhir, ia mempertanyakan apakah KPK telah lupa dengan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam pemberantasan korupsi.
“Apakah KPK lupa nilai-nilai yang diperjuangkan selama ini? Integritas, independensi sampai transparansi dalam pemberantasan korupsi,” tanyanya.
“Agenda pelibatan koruptor amat kontradiktif dengan nilai-nilai tersebut. Jangan justru memberikan panggung kepada para koruptor.”***