PR CIREBON- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera kembali menyuarakan pendapatnya perihal kebijakan PPKM pencegahan Covid-19 yang baru-baru ini diberlakukan pemerintah.
Tanggapan terkait kebijakan PPKM itu, disampaikan Mardani Ali Sera melalui cuitan di akun media sosial Twitter miliknya pada Selasa, 6 Juli 2021.
Diungkapkan Mardani Ali Sera bahwa tarik ulur kerap kali terjadi saat memutuskan PPKM yang selalu didominasi dengan kepentingan ekonomi.
"Tarik ulur kerap terjadi ketika memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu didominasi oleh kepentingan ekonomi," tuturnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Twitter @MardaniAliSera.
"Dan nampaknya hal tersebut masih terjadi jika melihat masih diperbolehkannya WNA datang ke negeri ini," sambungnya.
Lebih lanjut, Mardani pun mengungkapkan dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat saat ini, konsistensi antara ucapan dan perbuatan menjadi keharusan antara pejabat maupun lembaga dalam setiap permasalahan bangsa terutama dalam penanganan pandemi saat ini.
Baca Juga: Taliban Segera Terbitkan Rencana Perdamaian Tertulis Kepada Pihak Pemerintah Afghanistan
"Mesti ada sinkronisasi antar pejabat/lembaga untuk setiap permasalahan bangsa, terlebih di masa pandemi. konsistensi ucapan dan perbuatan menjadi sebuah keharusan," ucapnya.
Mardani pun meminta agar menahan kedatang WNA ke Indonesia saat kebijakan PPKM sedang diberlakukan.
"Jangan lagi terjadi pembatasan demgan PPPKM namun masih menerima tamu asing seperti kedatangan TKA, ataupun ketiadaan oksigen karena gencar ekspor ke India dan pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri," ungkapnya.
Baca Juga: Aktris Shin Se Kyung Bergabung dengan Agensi EDAM Entertainment, IU: Ayo Berteman Dekat
Di situasi yang serba sulit, tambahnya, dukungan masyarakat tidak akan bisa dipaksakan dengan pengerahan aparat keamanan maupun ancaman hukuman.
"Sudah saatnya pak @jokowi beserta jajaran kerja lebih keras dan mengerahkan sumber daya yang tersisa," katanya.
"Rangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya," lanjutnya.
Baca Juga: Yoo Jae Suk Dikabarkan Akan Keluar dari FNC Entertainment, Begini Pernyataan Agensi
Mardani pun mengakui bahwa kebijakan PPM bisa menekan laju penyebaran Covid-19, namun tetap kurang efektif jika dirancang dengan kepentingan ekonomi.
"Memang kebijakan PPKM Darurat ini bisa memperlambat lonjakan kasus positif, tapi tetap kurang efektif jika dirancang dengan gagasan ekonomi di atas segalanya," imbuhnya.
"Pemerintah harus mengubah paragdimanya, jika tidak masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi," pungkasnya.***