PR CIREBON – Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, meyakini bahwa Megawati Soekarnoputri tak setuju ada gerakan kudeta atau ambil alih paksa Partai Demokrat.
Maka dari itu, menurut Rachland Nashidik, peluang pengesahan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat dan hasilnya di Deli Serdang, kemungkinan tidak akan terjadi.
“Ibu Megawati tak bakal menyetujui ambil alih paksa Partai Demokrat,” katanya dalam keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik pada Jumat, 12 Maret 2021.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, 13 Maret 2021, Angka dan Warna Keberuntungan untuk Zodiak Capricorn
Rachland Nashidik mengatakan, Megawati memahami kondisi di mana legitimasi moral historis PDIP akan hancur apabila kader partainya mengabsahkan KLB di Deli Serdang.
Diketahui, lembaga yang sekarang sedang mengurusi keabsahan KLB adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah kepemimpinan Menteri Yasonna Laoly selaku kader PDIP.
“Ibu Mega pasti memahami, legitimasi moral historis PDIP sebagai Partai korban otoritarianisme Orde Baru akan hancur bila kader PDIP mengabsahkan KLB ilegal Deli Serdang,” ujarnya.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Sosok Pelapor Pertama Kudeta AHY hingga Obat Covid-19 Ada di Al Quran
Maka dari itu, apabila ada kader PDIP yang kemudian mengabsahkan KLB di Deli Serdang, maka sama saja dengan bunuh diri politik.
“Itu seperti bunuh diri politik,” tegasnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Di cuitannya yang lain, Rachland Nashidik memberikan saran kepada Moeldoko untuk mundur dari ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Rachland Nashidik mengatakan bahwa mundur adalah jalan terbaik bagi Moeldoko, yang sekarang masih menjabat Kepala Staf Kantor Kepresidenan.
“Jalan terbaik bagi @GeneralMoeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB Ilegal,” katanya melalui keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik pada Jumat, 12 Maret 2021.
Apabila Moeldoko dapat segera mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Rachland Nashidik meyakini bahwa ‘wajah Istana’ atau nama baik presiden akan selamat dari protes publik.
Baca Juga: 5 Ide Kencan Romantis Musim Dingin, Jaga Romansa Kehangatan Hubungan
“Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik,” ungkapnya.
Selain itu, pernyataan mundur juga akan memberikan alasan bagi Presiden Jokowi untuk mempertahankan Moeldoko menjabat di Istana.
“Ini juga cara yang memberi Presiden alasan untuk mempertahankannya di istana,” katanya.
Baca Juga: Apakah Anda Berkencan dengan Seorang Narsis? Simak Ini Tanda-tandanya
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly pada 9 Maret lalu memastikan lembaga yang dipimpinnya akan objektif menilai terkait kisruh yang terjadi di kepengurusan Partai Demokrat.
Terkait dengan laporan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kemenkumham masih mendalami dan memeriksa berkasnya.***