PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid ikut menanggapi terkait rencana pelaksanaan Pilkada yang akan dilangsungkan pada tahun 2024.
Melalui cuitan yang diunggah di akun media sosial Twitter pribadinya, Hidayat Nur Wahid mengatakan berdasarkan hasil survei, responden menyatakan setuju jika pelaksanaan Pilkada diselenggarakan tetap di tahun 2022 dan 2023.
“Survei, responden setuju Pilkada tetap 2022 dan 2023,” cuit Hidayat Nur Wahid, Senin, 8 Februari 2021, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @hnurwahid.
Baca Juga: Ustaz Maaher Meninggal Dunia, Ferdinand Hutahaean: Semoga Dosanya Diampuni
Hidayat Nur Wahid yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI ini mengungkapkan bahwa wajarnya, Pilkada tidak disamakan waktunya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2024.
“Kalau pertimbangkan kualitas demokrasi dan hasilnya, serta jauhkan distabilitas politik dan keamanan, wajarnya Pilkada tak dibarengkan dengan Pilpres dan Pileg pada 2024,” ujarnya.
Hidayat Nur Wahid, menuturkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang atau UU Pemilu bukanlahlah sesuatu yang tabu.
“Perubahan UU Pemilu juga bukan tabu, sehingga Pilkada 2020 pun diundur ke 12/2020,” tuturnya.
Baca Juga: Jadwal Pemutaran Film Jennifer Lopez ’Marry Me' Diundur sampai 11 Februari 2022 di Bioskop
Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini pun menyebutkan bahwa 2 komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sangat berat jika harus menyelenggarakan Pilkada yang disatukan dengan Pilpres dan Pileg di tahun 2024.
“2 komisioner KPU sudah nyatakan sangat berat kalau Pilkada diserentakkan dengan Pilpres dan Pileg pada 2024,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid menambahkan tahun 2019 yang penyelenggaraannya hanya Pilpres dan Pileg pun masih bermasalah, ditambah dengan banyaknya KPPS yang meninggal.
Baca Juga: Dengar Kabar Meninggalnya Ustaz Maaher, Yusuf Mansur Kenang Kebaikannya
Maka dari itu, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk tidak nekat menyelenggarakan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di tahun yang sama.
“Tahun 2019 hanya Pileg dan Pilpres yang bareng, KPU nya solid, KaDa bukan Plt, itupun hasil pileg dan pilpres bermasalah, ratusan KPPS wafat. Jangan nekat barengkan Pileg dan Pilpres dengan Pilkada,” pungkasnya.***