PR CIREBON – Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Selasa 26 Januari 2021 kasus Covid-19 di Indonesia mencapai angka 1.012.350.
Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.
Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia ini diketahui lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berjumlah 917.279 kasus.
Perihal kasus Covid-19 yang telah mencapai satu juta lebih tersebut, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani pun ikut memberikan pendapat.
Selain itu, Netty Prasetiyani juga menyinggung penanganan pandemi Covdi-19 yang masih berantakan dari hulu ke hilir.
“Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan,” kata Netty dalam keterangan media, Rabu, 27 Januari 2021, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Fraksi PKS.
Baca Juga: Tanggapi Tuduhan yang Diterimanya, Ustaz Hilmi: Saya Tetap Mendoakan Agar Mendapatkan Hidayah
“Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik,” imbuhnya.
Selain itu, Netty juga menyebut adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya, ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya,” ucapnya.
“Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara,” tambah Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.
“Angka positivity rate Covid-19 Indonesia mencapai persentase 33,24 persen, yang artinya lebih dari enam kali lipat dari angka 5 persen ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)” ucap Netty.
Dari sisi ekonomi, lanjut Netty, Indonesia sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, dimana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen.
“Jadi tolong dijelaskan, atas dalih apa jika pemerintah klaim telah terjadi keberhasilan pemulihan ekonomi?” tanya sang Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.
Terakhir, Netty mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah masalah serius yang penerapan kebijakannya harus tegas, konsisten dan tidak tebang pilih.
“Masuknya WN Tiongkok di tengah kebijakan penutupan akses oleh pemerintah hingga 8 Februari tentu membuat kita kaget dan tidak habis pikir. Apapun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik,” tuturnya.
Baca Juga: Waspada Gelombang Tinggi dan Banjir Rob, BMKG Beri Peringatan untuk Wilayah-wilayah Ini
“Rakyat jadi bingung dan bertanya-tanya, semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi, mengapa orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk?” pungkas Netty.
Sementara itu, BNPB kembali memperbarui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per tanggal 27 Januari 2021, terhitung terdapat jumlah kasus tambahan harian sebanyak 11.948 jiwa.
Sehingga, jumlah total kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia saat ini yaitu 1.024.298 orang.***