PR CIREBON – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.
Wacana itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada saat rapat Komisi IX pada Kamis, 14 Januari 2021 lalu.
Sukamta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 tersebut.
Baca Juga: Update Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air, Tim DVI Terima 162 Kantong Jenazah
“Wacana itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi,” kata anggota DPR RI dari Yogyakarta itu.
“Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," sambungnya pada Sabtu, 16 Januari 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Menurut Sukamta, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Pengguna Soroti Kebijakan Privasi, WhatsApp Tunda Peluncuran Pembaruan Fitur Bisnis
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," kata Sukamta.
Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Kasus harian masih terus naik hingga lebih dari 10 ribu setiap harinya.
Baca Juga: Kurang Gizi dan Kelaparan, Anak-anak di Guatemala Meninggal Dunia
Dengan lonjakan kasus seperti itu, Sukamta khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi, jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta.
"Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," ungkap Sukamta.
Baca Juga: Mengenal 16 Jenis Kepribadian Berdasarkan Tes MBTI, Termasuk yang Manakah Anda?
Ia juga meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi.
Menurutnya, konsistensi kebijakan akan sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
Sementara itu, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D juga mengatakan bahwa orang yang sudah divaksin Covid-19 tetap harus menjaga protokol kesehatan.
Baca Juga: Dimakzulkan dan Ditinggalkan, Pejabat Gedung Putih Sebut Hari Terakhir Donald Trump Penuh Kekacauan
"Meski sudah divaksin belum ada jaminan mereka menghasilkan antibodi yang cukup. Makanya perlu menjaga perilaku 3 M," kata Pandu.
Menurutnya, meskipun vaksinasi saat ini sudah menjadi tujuan untuk mengatasi pandemi, masih belum diketahui apakah program tersebut bisa mengatasi pandemi untuk saat ini.
"Pada dasarnya saya meragukan setiap pendapat atau ilmiah terkait mengatasi pandemi ini, supaya kita bisa berfikir kritis," katanya.***