Network
SABACIREBON- Pemkab Majalengka melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bapedalitbang) mengelar Musrembang guna menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 bertempat di Gedung Yudha, Jumat 17 Maret 2023.
Kepala Bapedalitbang Majalengka melalui Sekertaris Wawan Sarwanto mengatakan, kegiatan Musrembang merupakan salah satu rangkaian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang bertujuan menampung aspirasi yang diawali dari Musrenbang Desa, Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten.
Menurut dia, berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan di bulan Desember tahun 2022 telah menghasilkan 2.169 usulan. Dan setelah melalui tahapan verifikasi, maka diakomodir sebanyak 2,281 usulan.
Baca Juga: Pengamat BUMN Sebut Vaksin Covid-19 Beri Dampak Positif Bagi Ekonomi Khususnya Proyek Padat Karya
Pada akhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Majalengka periode 2018-2023 Karna-Tarsono yakni, di tahun 2022, pencapaian indikator makro pertumbuhan Kabupaten Majalengka pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) paling tinggi di Jawa Barat yaitu 6,63 persen.
Ia menjelaskan sedangkan nilai capaian IPM terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2022 IPM tumbuh 1,11 persen dibandingkan tahun 2021 menjadi 68,56 poin.
Sementara TPT pada tahun 2022 sebesar 4,16 persen dan Majalengka merupakan terendah ke 3 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Baca Juga: Bupati Majalengka Akan Kaji Ulang TPP ASN Faskes di Dinkes, Agar Tidak Terjadi Hal Ini
Sementara itu Bupati Kabupaten Majalengka Karna Sobahi mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Majalengka harus berjalan dengan normal. Walaupun di tahun 2024 nanti masa kepemimpinan Bupatinya adalah pejabat sementara.
“Dalam menyusun RKPD harus mengutamakan kepentingan dan hajat rakyat, pembangunan pelayanan dasar merupakan priorita utama, seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan keberpihakan kepada usaha kecil menengah,” kata Bupati Majalengka ditemui wartawan, Sabtu 18 Maret 2023.
Lebih lanjut Bupati meminta kepada Dinas yang menangani Program Padat Karya untuk terus memonitoring dan menjalankan dengan sebaik baiknya sehingga pemberdayaan masyarakat pedesaan ini bisa terus dikerjakan setiap tahunnya.
Baca Juga: Menjelang Ramadan Tiba 1444 H, Ini yang Akan Diagendakan Bupati Majalengka
“Anggaran Padat Karya cukup besar,kurang lebih 86 M ini merupakan salah satu program untuk penambah lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan perekonomian dipedesaan dan ini akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan”. ucapnya.
Selama kurun waktu 2018-2019 angka kemiskinan diKab.Majalengka terus mengalami penurunan yaitu 129.290 jiwa dan pada tahun 2019 menjadi 121.060 jiwa hal ini menunjukan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun pada tahun 2020-2021 akibat terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Majalengka sehingga menyababkan angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 138,200 juwa pada tahun 2020,ditahun 2021 menjadi 151.140 jiwa.
Dengan melandainya pandemi covid-19 pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka kembali turun di 147.120 jiwa,hal tersebut dengan adanyaprogram bantuan buat masyarakat serta pelaku UKM dan program Padat Karya.***
