Network
PIKIRAN RAKYAT - Munculnya dugaan pelanggaran yang dilakukan kawasan wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat pekan ini membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) kembali mengemukakan desakan.
Mereka mendesak agar Pemerintah Provinsi maupun kota, kabupaten di Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk melakukan moratorium perizinan pembangunan di KBU.
Moratorium dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan resapan air wilayah Bandung Raya tersebut.
Baca Juga: Gelontorkan Dana Sebesar 30 Miliar, Ridwan Kamil Berharap Jalan Suryakencana Menjadi Ikon di Bogor
Direktur Walhi Jabar Meiki W Paedong mengatakan bahwa sejak revisi Perda KBU dari 2008 sampai 2016 pihaknya yang dilibatkan saat itu sudah mendesak untuk melakukan moratorium pembangunan di sana.
Berjalannya moratorium beriringan dengan pemerintah yang juga melakukan audit-audit lingkungan di 2016.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Galamedia News, Walhi desak segera adakan moratorium pembangunan di kawasan Bandung Raya
"Tapi itu tidak diakomodir, Perda baru tetap terbit hingga akhirnya berakumulasi dari tentang 2016 hingga 2019 ini sudah banyak kejadian apalagi ada Citarum Harum makin terpantau. Kami dorong moratorium izin baru sambil dilakukan pemulihan dan audit izin-izin yang sudah ada. Audit lingkungan dan pemulihan KBU," ujar Meiki, Sabtu 8 Februari 2020.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon 9 Februari 2020: Hujan Ringan Mengguyur Kecamatan Kosambi dan Gegesik Sor
Meiki mengatakan bangunan maupun kawasan komersil yang sudah berizin atau belum, diduga masih banyak walaupun itu kawasan kecil seperti vila pribadi maupun kawasan komersil.
Terkait dengan temuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar terhadap Great Asia Afrika, Meiki sepakat operasional kawasan wisata tersebut ditutup sementara sembari memenuhi kaidah pembangunan di KBU.
"Jangan buat opini publik pemerintah lemah dikontrol pengusaha. Yang berkuasa itu rakyat, pemerintah atau pengusaha? Karena tidak ada penegasan," ujar Meiki.
Namun Meiki meminta, pemerintah tidak tebang pilih dan menerbitkan pelanggaran-pelanggaran lainnya agar tidak sampai menjadi preseden yang buruk.
Karena dengan itu pengusaha lain bisa meniru membangun tanpa izin karena pemerintah tidak tegas dan lemah dalam pengawasan.
Baca Juga: Maraknya Biro Pelayanan Umroh Bodong, Kementerian Agama Terima 261 Pengaduan
Meiki mengakui bahwa kasus perizinan belum tuntas namun pengusaha sudah membangun bahkan mengoperasikan usahanya bukanlah kasus baru.
"Kami lihat ya berulang kali soal perizinan itu cenderung longgar termasuk terhadap rekomendasi dari gubernur walaupun ada arahan-arahan. Apalagi di KBU masih terkesan longgar. Setelah rekomendasi keluar itu proses izin, amdal itu ada di kabupaten dan kota terkait misalnya dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan di sana ini lebih longgar lagi," tambah Meiki.
Ia oun mengatakan bahwa hal tersebut sangat disayangkan, izin lingkungan dan amdal tidak jelas ditambah pengawasan juga sangat lemah, apalagi itu sudah terbangun.
"Ya sama sekali tidak ada kontrol maupun pengawasan, ini terbangun dan ternyata bermasalah secara tata ruang kan itu seperti itu. Ini yang kami kritisi secara tegas, instrumen izin-izin ini kan sebenarnya untuk pengendalian, tapi instrumen izin ini dipakai untuk sumber pendapatan. Itu yang kami kritisi," ujar Meiki***
