SABACIREBON - Keinginan masyarakat Indramayu Barat (Inbar) untuk memiliki pemerintahan otonomi jadi kabupaten sendiri hingga kini belum juga terealisasi.
Karenanya, mereka pun kini kembali mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil untuk bersikap tegas membela aspirasi masyarakat Inbar.
Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) bersama Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) lainnya di Jabar bahkan sampai harus berdemo di Gedung Sate, Bandung beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ternyata Alasan Ini Luis Milla Minggat dari Persib Bandung, Umuh Muchtar Sampai Bilang Begini
Mereka bahkan akan kembali melakukan demo pada minggu depan dan mengancam akan datang ke Jakarta.
Alasan mandeknya progres pembentukan daerah otonomi baru ini karena terbentur oleh moratorium yang tak kunjung dibuka.
Di sisi lain PPKIB menilai, moratorium ini sebenarnya bisa dibuka secara parsial, dengan catatan Gubernur Jabar bisa melakukan lobi politik kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Arief Bustaman Juara Best Gross Amatir Babak Penyisihan Champion PGB 2023
"Tinggal Gubernurnya yang harus ngotot seperti provinsi lain. Kalau nunggu durian jatuh dari langit mah mau sampai kapan jadinya," ujar Ketua PPKIB, Sukamto, Minggu 16 Juli 2023.
Sukamto menjelaskan, pada Kamis 13 Juli 2023, pihaknya bersama 8 CDPOB lainnya bahkan sudah melakukan demo ke Gedung Sate.
Terdiri dari Kabupaten Indramayu Barat, Subang Utara, Lembang, Bandung timur, Garut Selatan, Garut Utara, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Tasikmalaya utara.
Baca Juga: Jelang Masuk Sekolah, Warga Indramayu Serbu Toko Buku, Ini yang Mereka Cari
Namun, demo tersebut tidak ditemui oleh Gubernur. Sukamto yang sekaligus Sekretaris Umum Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar bahkan mengancam akan kembali berdemo minggu depan.
Jika perlu, lanjut dia, pihaknya akan mendatangi Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sukamto menjelaskan, rencana aksi itu tinggal menunggu persetujuan dari CDPOB lainnya.
"PPKIB sendiri sudah menyiapkan massa sebanyak 500 orang untuk rencana tersebut. Sekarang tinggal nunggu kesepakatan dengan kabupaten lain, misal ada 9 CDPOB lalu dikali 500 sudah 4.500 orang, belum lagi kontribusi dari CDPOB lain yang belum disetujui provinsi," ujar dia.***