Network
PIKIRAN RAKYAT - Munculnya dugaan pelanggaran yang dilakukan kawasan wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat pekan ini membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) kembali mengemukakan desakan.
Mereka mendesak agar Pemerintah Provinsi maupun kota, kabupaten di Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk melakukan moratorium perizinan pembangunan di KBU.
Moratorium dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan resapan air wilayah Bandung Raya tersebut.
Baca Juga: Gelontorkan Dana Sebesar 30 Miliar, Ridwan Kamil Berharap Jalan Suryakencana Menjadi Ikon di Bogor
Direktur Walhi Jabar Meiki W Paedong mengatakan bahwa sejak revisi Perda KBU dari 2008 sampai 2016 pihaknya yang dilibatkan saat itu sudah mendesak untuk melakukan moratorium pembangunan di sana.
Berjalannya moratorium beriringan dengan pemerintah yang juga melakukan audit-audit lingkungan di 2016.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Galamedia News, Walhi desak segera adakan moratorium pembangunan di kawasan Bandung Raya
"Tapi itu tidak diakomodir, Perda baru tetap terbit hingga akhirnya berakumulasi dari tentang 2016 hingga 2019 ini sudah banyak kejadian apalagi ada Citarum Harum makin terpantau. Kami dorong moratorium izin baru sambil dilakukan pemulihan dan audit izin-izin yang sudah ada. Audit lingkungan dan pemulihan KBU," ujar Meiki, Sabtu 8 Februari 2020.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon 9 Februari 2020: Hujan Ringan Mengguyur Kecamatan Kosambi dan Gegesik Sor
