Network
PR CIREBON - Presiden terpilih AS Joe Biden, telah berjanji untuk membalikkan beberapa kebijakan administrasi Donald Trump yang membuat marah Ramallah, termasuk memulihkan bantuan untuk pengungsi Palestina yang dipotong oleh pemerintahan Trump pada tahun 2017, 7 November 2020.
Biden diperkirakan akan menentang upaya pemerintah Israel untuk mencaplok bagian Tepi Barat, tetapi tidak untuk membalikkan pengakuan Yerusalem dan pemindahan kedutaan.
"Kami akan mengambil langkah segera untuk memulihkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur dan bekerja untuk membuka kembali misi PLO di Washington," kata Wakil Presiden terpilih Kamala Harris. Arab American News pada akhir Oktober.
Baca Juga: Mengenal Perjalanan Hidup Joe Biden, Pernah Tersandung Tragedi hingga Kemenangan di Pilpres AS
Pengamat, bagaimanapun, telah menyatakan skeptisisme bahwa perjuangan Palestina akan menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Biden yang akan datang.
Pemerintahan baru menghadapi pandemi yang parah di dalam negeri, dan banyak tantangan kebijakan luar negeri di luar negeri, sehingga konflik Israel-Palestina tidak mungkin menjadi pusat perhatian.
Dalam sebuah pernyataan langka, salah satu orang kuat Fatah yang diasingkan, Mohammad Dahlan, memuji kemenangan Biden atas Trump sebagai perkembangan positif yang akan mengakhiri banyak bahaya aliansi Trump-Netanyahu untuk perjuangan Palestina, serta memberikan cakrawala baru ke jalan perdamaian baru berdasarkan solusi dua negara, seperti yang dijanjikan Biden secara pribadi selama kampanye.
Baca Juga: Ibu Kota Mau Pindah Monas Jadi Rebutan, Refly Harun: Jadi Seperti Urusan Pemberantasan KKN dan Hukum
Dahlan, mantan kepala keamanan Gaza, dipandang sebagai saingan utama Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Dia telah tinggal di UEA sejak 2011, ketika dia melarikan diri dari Tepi Barat setelah kalah dalam perebutan kekuasaan internal.
Dahlan menggunakan pesan ucapan selamatnya, untuk mengulangi permintaannya yang sudah lama untuk reformasi di Otoritas Palestina.
"Akhir dari bahaya Trump tidaklah cukup. Itu ada pada kita, pertama-tama, untuk menangani cacat internal dan mengakhiri perpecahan (politik), dan memilih pemimpin, dan kerangka kerja yang sah yang dapat menghadapi perkembangan yang berubah-ubah," katanya.
Baca Juga: Pasca Dinyatakan Terpilih, Berikut Spekulasi Calon Anggota Kabinet Kepresidenan Joe Biden
Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, memuji kekalahan Trump dalam pemilihan presiden, menyebut pemerintahan presiden yang akan keluar itu sebagai ekstremis.
"Rakyat Palestina kami telah menderita dalam beberapa dekade sebelumnya dari bias pemerintah Amerika yang mendukung pendudukan, dan pemerintahan Trump adalah yang paling ekstremis dalam hal mendukung pendudukan atas hak-hak nasional rakyat Palestina," kata Haniyeh.
“Kami menyerukan kepada Presiden terpilih Joe Biden, untuk melakukan koreksi bersejarah terhadap kebijakan Amerika yang merugikan rakyat kami, dan yang membuat Amerika Serikat menjadi kaki tangan ketidakadilan dan agresi, dan yang merusak stabilitas regional dan global,” ujar Haniyeh menambahkan.
Baca Juga: Warga Palestina Menyambut Kemenangan Joe Biden, Sebut Era Donald Trump sebagai Era Terburuk
Pejabat senior Hamas, Khaled Mashaal, juga mengungkapkan kelegaan atas kekalahan Trump dalam pemilihan, tanpa memberi selamat kepada presiden terpilih yang baru.
"Kejahatan telah menjauhkan diri dari kita dengan berakhirnya pemerintahan Trump," kata Mashaal, yang memimpin biro politik Hamas dari tahun 1996 hingga 2017.
Mashaal mengatakan bahwa dia berharap upaya baru-baru ini untuk mempengaruhi rekonsiliasi internal Palestina, akan terus berlanjut meskipun Biden terpilih. Tawaran baru-baru ini untuk menyatukan faksi Fatah Abbas dengan kelompok Hamas telah terhenti dalam beberapa pekan terakhir, karena Ramallah menunggu hasil pemilihan.
Baca Juga: Demi Berikan Layanan Terbaik, Tata Kelola Program Kartu Prakerja Terus Ditingkatkan
"Kami berharap dari Presiden Mahmoud Abbas dan Otoritas Palestina bahwa mereka akan lebih berhati-hati, dan tidak terburu-buru setuju untuk kembali ke jalur negosiasi yang tidak ada gunanya dengan pemilihan Biden," kata Mashaal. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Times of Israel.
Jihad Islam memperkirakan sedikit perubahan dalam kebijakan AS vis-a-vis Palestina setelah kemenangan Biden. Kelompok pejuang Palestina mengabaikan kekalahan Trump, dan meramalkan bahwa itu tidak akan menyebabkan perubahan apapun dalam kebijakan AS.
“Kami tidak bertaruh pada perubahan dalam kebijakan Washington terhadap perjuangan Palestina. Kami memiliki pengalaman pahit dengan pemerintahan Amerika berturut-turut," katanya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media resmi.***
