Pentagon Bersiap Sambut Menhan Prabowo, Amnesty International: Menlu AS Abaikan Keadilan HAM

- 15 Oktober 2020, 21:09 WIB
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. /ANTARA/

Amnesti International dan pendukung hak asasi lainnya mengutuk keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa, sesuatu yang telah dibantah di tahun-tahun sebelumnya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada tahun 2012 bahwa dia ditolak visa AS karena tuduhan bahwa dia telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia saat itu Suharto pada tahun 1998.

"Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Direktur Nasional Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International USA, Joanne Lin, menyebut kunjungannya "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".

Baca Juga: Parkir Sembarang Tempat saat Demo Omnibus Law, 69 Motor Diamankan dan Pemiliknya Didenda

Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia dengan impunitas, mengutuk keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini".

“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menlu telah menunjukkan sekali lagi bahwa bagi mereka 'hukum dan ketertiban' adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” tutur Leahy.

Prabowo mendaftar di militer pada usia 19 dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat. Ia memimpin Tim Mawar, atau "Tim Mawar", yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menggulingkan Soeharto. Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.

Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Sebagai Referensi Makanan Hingga Kecantikan

Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.

Tetap saja, dia telah menjadi aktor politik yang berpengaruh, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden dan bisa berdiri lagi di tahun-tahun mendatang.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: Channel New Asia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x