Network
Dalam putusan tahun 2017, hakim menghukum korban pemerkosaan karena minum bir, merokok, menggunakan obat-obatan dan menyimpan kondom di kamarnya, dan memanggilnya "bebas pilih-pilih". Berbicara kepada BBC pada saat itu, pengacara Mahkamah Agung Karuna Nundy mengatakan putusan itu menyiratkan wanita itu "tidak punya hak untuk tidak diperkosa".
Dan dalam perintah tahun 2016, seorang wanita yang diduga telah menjadi korban penculikan dan pemerkosaan geng ditanyai tentang "perilaku dan gerakan yang terlihat tidak biasa setelah serangan itu".
Baca Juga: Kena Kritik Tak Gunakan Masker, Trump: Saya Presiden, Tak Pantas Pakai Bila Bertemu Petinggi Negara
"Alih-alih bergegas pulang ke rumah dalam keadaan tertekan, terhina dan hancur, dia tetap tinggal di dalam dan sekitar tempat kejadian," kata hakim, menambahkan bahwa fakta bahwa "dia terbiasa melakukan hubungan seksual ... sebelum kejadian itu juga memiliki implikasinya sendiri," ujarnya.
Mereka hanya dua contoh dari daftar panjang kasus di mana pengadilan telah mempermalukan para korban perkosaan dan kekerasan seksual.
"Seorang hakim tidak seharusnya membuat pernyataan seperti itu, tidak peduli apa provokasi. Sebagai hakim, kamu harus memikirkannya sebelum berbicara. Kamu mungkin memegang pandangan itu tetapi kamu tidak harus mengartikulasikannya," ujar Profesor Upendra Baxi, profesor hukum emeritus di Universitas Warwick dan Delhi, mengatakan kepada BBC.
Baca Juga: Kejutkan Walkot Surabaya, Menkes Terawan Pantau Langsung Penanganan Covid-19 di Pasar Genteng
Ia kemudian menambahkan bahwa pernyataan hakim di pengadilan tinggi Karnataka mencerminkan bias terhadap perempuan dan membuat stereotip terhadap mereka.
"Perempuan adalah warga negara yang setara dan Anda tidak dapat melakukan apa pun untuk merusak martabatnya. Melakukan pekerjaan Anda sebagai hakim tidak termasuk memberikan ucapan pada sekelompok besar orang, menstigma mereka," katanya.
Beberapa dekade yang lalu, Prof Baxi dan tiga rekan pengacaranya bertempur dalam pertempuran serupa untuk memastikan bias pribadi para hakim tidak menemukan jalan mereka dalam perintah pengadilan.
