Network
PR CIREBON - Ambisi Amerika Serikat (AS) untuk selalu jadi yang terbaik berusaha dibuktikan dengan tidak mau mengalah dari Tiongkok.
Bahkan, api perang terus dikobarkan terhadap Tiongkok, termasuk dengan rencana Presiden AS Donald Trump untuk menandatangani undang-undang yang memberi sanksi pejabat Tiongkok untuk bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur.
Secara gamblang, seorang sumber yang mengetahui memaparkan rencana itu tanpa menyebut waktu yang jelas terkait penandatanganan tersebut.
Baca Juga: Ledakan Sumur Gas di Ladang Minyak Buat India Hadapi Kebakaran Besar di Tengah Pandemi
Dalam detailnya, RUU itu sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS, disertai dukungan bipartisan bulan lalu.
Adapun isi RUU itu menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan kaum Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.
Melansir dari Reuters, PBB memperkirakan lebih dari satu juta Muslim telah ditahan di kamp di wilayah itu.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, WHO Sarankan Pakistan untuk Memberlakukan Kembali Penguncian
Menanggapi aksi AS itu, Kedutaan besar Tiongkok di Washington menegaskan bahwa RUU itu jelas membuktikan AS berani mencampuri tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi Tiongkok, sekaligus juga mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok
"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, berhenti menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri Tiongkok," tegas duta besar Tiongkok untuk Washington.
