Network
PR CIREBON – Presiden Turki, Tayyip Erdogan, menyebut bahwa pendekatan Taliban saat ini dan pemerintah sementara mereka tidak inklusif, terutama untuk perempuan.
Akan tetapi, Erdogan menegaskan bahwa Turki bersedia bekerja sama dengan Taliban jika kelompok itu membentuk pemerintahan yang lebih luas.
Turki telah bekerja dengan Qatar untuk mengoperasikan bandara Kabul dalam perjalanan internasional, setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan negara-negara asing menarik diri dari Afghanistan.
Turki menyambut baik pesan awal Taliban tetapi mengatakan akan mengevaluasi keterlibatan dan pengakuannya terhadap kelompok tersebut berdasarkan tindakan mereka.
“Melihat pendekatan Taliban saat ini, sayangnya kepemimpinan yang inklusif dan menyeluruh belum terbentuk,” kata Erdogan kepada wartawan, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
“Saat ini, hanya ada beberapa sinyal tentang kemungkinan beberapa perubahan, bahwa mungkin ada suasana yang lebih inklusif dalam kepemimpinan.
Baca Juga: Ria Ricis dan Teuku Ryan Gelar Lamaran, Judika Sebut Lagu Barunya Cocok untuk Kado
“Kami belum melihat ini. Jika langkah seperti itu dapat diambil, maka kita dapat beralih ke titik membahas apa yang dapat kita lakukan bersama,” ujarnya.
Komentar Erdogan muncul setelah duta besar Turki untuk Kabul, Cihad Erginay, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi.
Erginay mengatakan bahwa dia berjanji dukungan berkelanjutan Turki kepada rakyat Afghanistan dan komitmen untuk membangun ikatan bersejarah.
Awal bulan ini, Taliban menunjuk veteran garis keras ke dalam kabinet yang semuanya laki-laki.
Taliban telah membingkai kabinet sebagai pemerintah sementara, menunjukkan bahwa perubahan masih mungkin terjadi tetapi tidak mengatakan apakah akan ada pemilihan.
Tetangga Pakistan, sekutu dekat Turki, juga termasuk di antara negara-negara yang menyerukan Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.
Awal pekan ini, Perdana Menteri Imran Khan mengatakan dia memulai dialog dengan Taliban untuk pemerintah Afghanistan yang inklusif dan memasukkan Tajik, Hazara dan Uzbek.
Taliban mengatakan ingin pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang, tetapi susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi banyak negara.
Beberapa menteri sementara masuk dalam daftar hitam PBB tentang teroris dan penyandang dana terorisme internasional.***
